PDIP Tegaskan Kawal Reformasi: Presiden Dipilih Langsung-Maksimum 2 Periode

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 03 Des 2019 13:00 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Ari Saputra/detikcom)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - PDIP menegaskan tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden. PDIP tetap memegang komitmen masa jabatan presiden adalah paling banyak dua periode.

"PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode, dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa (3/12/2019).


Menurut Hasto, meski partai berlambang banteng moncong putih getol mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945, PDIP tetap mengusulkan ada pembatasan masa jabatan presiden. Selain itu, menurut Hasto, presiden tetap dipilih melalui pemilihan langsung.

"Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amandemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, namun presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," tegasnya.

Menurut Hasto, PDIP ingin menata sistem politik di Indonesia. PDIP pun mengusulkan pemilihan presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara terpisah.

"PDIP ingin menata sistem politik nasional. Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif," ujar Hasto.

Simak Video "PKS Tegas Tolak Usulan Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode!"




Hasto mengatakan sikap PDIP itu sebagai tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Terkait haluan negara, Hasto menyebut hal itu sebagai dasar bagi pembangunan nasional.

"Haluan negara adalah road map yang bersifat strategik, dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional. Kemudian, bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir, dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan dan lain-lain," bebernya.


Lebih lanjut, Hasto menambahkan, haluan negara bisa menjadi jalan Indonesia untuk berdaulat. Haluan negara disebutnya juga menjadi cetak biru bagi masa depan negara.

"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia raya," ucapnya.

Sebelumnya, wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah angkat bicara dan menyebut pihak yang memunculkan wacana itu hendak cari muka kepadanya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi, Senin (2/12). (azr/haf)