.webp)
"Kita berharap kepada presiden untuk berhati-hati menangkap ide itu. Bisa macem-macem perspektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macem-macem. Tergantung perspektif, cara pandang," kata Wasekjen PDIP, Arif Wibowo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya harus konsisten terhadap hal yang pernah dibahas dan dikaji secara matang tentang penting dna perlunya GBHN. Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu terkait amandemen kita pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya ke mana-mana," ujarnya.
Bagi PDIP sendiri, Arif mengatakan memang mendorong wacana untuk mengkaji amandemen UUD 1945 khususnya terkait GBHN. Namun, dia menegaskan, partainya tak setuju wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Kalau kita pandangannya tidak setuju 3 periode perpanjangan masa jabatan. Itu sudah cukup. Tapi kita mendorong dikaji terus yang mendalam. MPR yang kemarin sampai hari ini melakukan berbagai kajian tetapi, memang sejauh sebagai badan pengkajian MPR saya tidak melihat ada isu itu yang sempat dibahas. Satu-satunya yang dikerucutkan adalah soal GBHN. Itu aja, makannya PDIP berpandangan ya GBHN itu yang paling penting," tutur Arif.
"Nah kalau sekarang melebar-lebar, MPR yang sekarang apakah sudah melakukan kajian. Setahu saya itu baru ide lepas," imbuh dia.
Sebelumnya, wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
