Rumor soal adanya 3 kubu menteri Jokowi yang mengintervensi para DPD Golkar untuk memilih petahana Ketum Golkar Airlangga Hartarto pertama kali dilontarkan oleh loyalis Bamsoet, Syamsul Rizal. Dia mengatakan 3 menteri tersebut menekan DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum.
Menurut Syamsul, tiga menteri Jokowi itu menelepon langsung para Ketua DPD I Golkar di daerah untuk memilih dan berpihak kepada Airlangga. Namun dia meyakini Jokowi tak tahu-menahu mengenai hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno, Mensesneg. Nah, ini kalau begini, kalau Golkar pecah, kasihan Pak Jokowi nggak tahu persoalan, tapi dianggap bagian dari itu, PDIP juga. Jadi tidak eloklah kalau kemudian membawa nama presiden," beber Syamsul.
Beberapa loyalis Bamsoet terus menyerang pihak Airlangga dengan isu ini. Bahkan Ketua Tim Pemenangan Bamsoet Taufik Hidayat menyebut munas Golkar sudah 'dirampok' 3 menteri Jokowi itu.
Adapun 3 menteri yang dituding kubu Bamsoet mengintervensi pemilihan ketum Golkar adalah Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
"Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno cs. Terungkapnya pertemuan Mensesneg, Menko Maritim, dan Menseskab, dengan para ketua DPD menandakan para menteri ini campur tangan terhadap Munas Golkar," ungkap Taufik kepada wartawan, Sabtu (30/11).
Taufik menilai perbuatan Pratikno cs itu telah merusak demokrasi dalam pemilihan caketum Golkar. Dia menyebut ketiga menteri itu memanipulasi laporan tentang dukungan kader Golkar kepada Jokowi.
"Tindakan Pratikno cs adalah ilegal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memanipulasi laporan kepada Presiden bahwa kalangan internal Golkar mengharapkan Airlangga Hartarto menjadi Ketum, kepada para ketua DPD mereka mengklaim Pak Presiden maunya AH (Airlangga Hartarto) menjadi Ketum," papar Taufik.
Kubu Airlangga Hartarto sudah berkali-kali membantah pihak Bamsoet. Bahkan Airlangga sendiri menilai tudingan itu tendensius.
"Ini pertanyaan tendensius. Dalam musyawarah tidak ada lawan, semua adalah kader-kader terbaik Partai Golkar," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).
Bantahan juga sudah datang dari Pratikno, yang terang-terangan dituding mengintervensi internal Golkar. Ia menegaskan tak berurusan dengan 'rumah tangga' partai berlambang pohon beringin itu.
"Ngapain, apa urusanku sama Golkar?" kata Pratikno di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Baca juga: Jokowi Direncanakan Buka Munas Partai Golkar |
Pratikno mengaku tak mengetahui para ketua di DPD-DPD Golkar. Dia bahkan tak mengetahui mekanisme pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
"Aku tahu aja nggak DPD-nya siapa. Aku baru tahu dari kamu kalau yang milih DPD. (Jadi) Nggak (ada menekan DPD)," tegas Pratikno.
Setelah isu ini terus 'dipanaskan', Jokowi akhirnya buka suara. Ia membela para menterinya yang dituding oleh kubu Bamsoet.
"Sebagai partai besar yang memiliki pengalaman panjang politik, nggak mungkin diintervensi menteri, diintervensi eksternal. Itu isu-isu yang biasa dalam politik," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Jokowi menilai tak masuk akal bila pihak eksternal bisa mendikte Golkar. "Setneg intervensi Golkar jagoan men (banget) setneg. Kenal 1 DPD pun nggak. Ada setkab, apa urusannya dengan munas Golkar? Itu urusan internal partai," tuturnya.
Sementara itu, jika Luhut ikut berperan dalam munas Golkar, menurut Jokowi, itu adalah hal yang wajar mengingat Luhut adalah politikus Golkar. Hal yang sama berlaku kepada menteri lain yang berasal dari Golkar, yakni Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menpora Zainudin Amali.
"Kalau misal ada menteri Pak Luhut, Pak Luhut kan Golkar, atau Pak Agus Gumiwang kan Golkar, Pak Amali kan Golkar," sebutnya.
Halaman 2 dari 2