"Saya menegaskan bahwa wacana Presiden 3 periode, tidak muncul dari Fraksi Golkar MPR RI," tegas Idris saat dihubungi detikcom, Senin (2/12/2019).
Idris menjelaskan, bahkan wacana amandemen UUD 1945 juga bukan datang dari Fraksi Partai Golkar. Fraksi Golkar belum pernah membahasnya di internal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idris juga meminta setiap kader di Fraksi Golkar MPR RI harus memberikan informasi kepada masyarakat sesuai kebijakan Partai Golkar.
"Harapan yang sama tentu saja, juga saya tegaskan kepada Bapak Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI). Karena bagaimanapun beliau adalah representasi dari Partai Golkar di MPR RI," harapnya.
"Adanya wacana yang berkembang di masyarakat tentang perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode seperti yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, adalah wacana yang seharusnya tidak perlu disikapi dengan serius. Karena perpanjangan masa jabatan bukan persoalan yang mudah," imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengungkap alasan sikap dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tidak ingin membahas amandemen UUD 1945 dalam waktu dekat.
Lodewijk menilai ada masalah krusial lain yang harus dipentingkan daripada melakukan perubahan amandemen.
"Kita sedang menghadapi masalah krusial ekonomi," kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (2/12).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.
"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka.
"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.
Tonton juga video Ditemani Loyalis, Airlangga Kembalikan Formulir Caketum Golkar :
(ega/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini