Hal itu disampaikan Christina Aryani dalam diskusi bertema 'Munas X Partai Golkar: Harapan & Tantangan Partai Golkar Pada Munas 2019' di Gado-gado Boplo Cikini, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).
"Yang saya ingat, Pak Ridwan Hisjam, Agun Gunandjar, lalu Indra Bambang Hutoyo, Bamsoet dan beberapa kader muda, kalau tidak salah Pak Ali Yahya. Pak Airlangga belum (ambil formulir). Mungkin hari ini," kata Christina Aryani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Christina mengatakan penyerahan formulir tersebut paling lambat pada 2 Desember 2019. Syarat pendaftaran caketum Golkar adalah menjadi pengurus partai selama 5 tahun hingga tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.
"Sesuai AD/ART, (syarat) pernah menjadi pengurus Golkar full satu periode 5 tahun. Tidak pernah menjadi anggota parpol lain, lalu prestasi, dedikasi tidak tercela, dan syarat dukungan 30 persen, termasuk bebas dari G 30/S PKI," ucap dia.
Saat disinggung ada-tidaknya jaminan terhindar konflik internal partai, ia menyebut Golkar sudah terbiasa mengelola konflik. Ia juga berharap pelaksanaan Munas Golkar menjadi ajang menjalin persahabatan.
"Golkar sudah terbiasa mengelola konflik kaya tadi disampaikan pengamat, kalau sudah selesai, semua faksi diakomodasi sebagai cara semua happy. Dari awal menggadang-gadang munas ingin bersahabat, friendly," ujar dia.
Soal adanya pelaksana tugas (plt) pengurus DPD Partai Golkar, Christina mengatakan mempunyai hak suara dalam Munas. Namun hal tersebut akan ditentukan saat membahas tata tertib di Munas Golkar nantinya.
"Plt ada hak suara kalau memang... itu akan ditentukan dalam tatib pemilihan. Ada beberapa plt, apakah plt tidak memilik hak suara, sebenarnya tidak begitu. Di AD/ART peserta unsur DPD provinsi atau kota," tuturnya.
Halaman 2 dari 2











































