"Begini, kesepakatan dalam pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sudah clear bahwa pembangunan hotel di tim ditiadakan, dibatalkan pembangunannya," kata Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (29/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah diputuskan dalam banggar itu, ga mungkin lagi itu, semua setuju dengan keputusan itu, dibatalkan pembangunannya, bahkan kalau fraksi PDIP usulkan untuk moratorium terhadap rencana revitaslisas pebangunan TIM sendiri," ucapnya.
Simak Video "PKS Tegas Tolak Usulan Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode!"
Gembong menjelaskan pembangunan hotel tersebut ditolak lantaran harus ada pemisahan soal budaya dan bisnis. Menurutnya TIM dibangun hanya sebagai pertahanan kebudayaan bangsa, bukan untuk dijadikan tempat berbisnis.
"Apapun alasannya bahwa itu keuntungan untuk tim untuk apa, baiknya ini kita pisahkan antara budaya dan bisnis karena TIM sebagai wahana untuk ketahanan budaya bangsa maka jangan dicampur adukkan dengan persoalan bisnis," ujar Gembong.
Dia juga menyarankan agar ada pembicaraan lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para seniman serta budayawan untuk memaksimalkan pembangunan TIM. Dia menyebut TIM tidak bisa dibangun secara sepihak.
"Kita kaji ulang duduk bareng antara Pemprov dengan para seniman dan budayawan itu, apa ke depan yang harus dibangun dengan TIM itu, gimana memasksimalkan TIM itu, jangan sepihak," sebut Gembong.
Sebelumnya Komisi B DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meminta PT Jakarta Propertindo (JakPro) menyelesaikan desain revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang baru. Desain tersebut akan dibahas dan disesuaikan dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang telah disepakati.
Komisi B menggelar rapat dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan JakPro setelah PMD JakPro dipotong karena DPRD DKI Jakarta tidak setuju dengan pembangunan hotel di TIM. PMD yang awalnya diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Rp 3,106 triliun turun menjadi Rp 2,706 triliun.
Dalam kesempatan itu, Aziz yang berasal dari Fraksi PKS, juga menyebut tidak menutup kemungkinan desain baru masih memfasilitasi hotel di TIM. Semua tergantung pada diskusi dan penjelasan dari JakPro, dan pemerintah daerah.
Halaman 2 dari 2











































