Jurus Mensos Tekan Angka Kemiskinan Jadi 8 Persen

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 21:57 WIB
Foto: Angga Laraspati/detikcom
Jakarta - Dalam sebuah forum dialog bersama media, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjabarkan rencana Kementerian Sosial untuk kurun waktu 2019-2024.

Juliari mengatakan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ada di angka 8 setengah sampai 9 persen.

"Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, Kemensos tetap harus menekan angka kemiskinan di Indonesia," ujar Juliari kepada pihak media di Hotel Arya Duta, Jumat (29/11/2019).

Juliari pun menjabarkan bagaimana rencana Kemensos untuk mengatasi angka kemiskinan tersebut. Berbagai program pun telah disiapkan oleh Kemensos untuk mencapai angka yang ditargetkan oleh pemerintah.


Menurut Juliari yang paling penting adalah memastikan program bantuan sosial yang sedang berjalan dan mengambil anggaran yang terbesar khususnya dua program yang terbesar yaitu bantuan sosial pangan dan program keluarga harapan yang menghabiskan anggaran Rp 6 triliun berjalan dengan lancar.

"Yang paling penting untuk program tersebut adalah anggarannya terserap, kedua adalah tepat sasaran. Jadi yang menerima bantuan tersebut memang layak untuk menerima," tutur Juliari.

Tetapi pada prakteknya, Juliari mengatakan banyak yang menanyakan apakah yang menerima bantuan sosial tersebut memang layak untuk dikasih atau tidak, dan itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Kemensos.

"Itu merupakan PR kami yaitu memperbaiki data terpadu kami, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi nantinya pemberian bantuan sosial ini akan berbasis data, sehingga kalau datanya akurat sehingga nanti pemberian Bansos sesuai dengan sasaran," ujar Juliari.


Lebih lanjut, Juliari menegaskan program-program yang digarap oleh Presiden Joko Widodo lewat Kemensos sudah berada di jalur yang tepat. Sehingga bila ada suatu kesalahan pada program yang dijalankan, Juliari menilai itu adalah hal yang wajar.

"Semua itu tidak akan langsung sempurna. Tetapi kita sudah menuju ke arah yang benar. Oleh karena itu, penguatannya akan berada dari sisi data. Programnya tidak akan kita otak-atik, hanya datanya yang kita perbaiki," tegas Juliari.

Menurut Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG) Kemensos hampir mengelola 27 juta keluarga yang ada di Indonesia dan dari situ masih ada sekitar 25 jutaan yang masih belum berbasis NIK.

"Nah inilah yang sedang kita jalankan saat ini, sehingga nantinya tidak ada lagi penerima manfaat tersebut tidak memiliki NIK," tandasnya.

Juliari pun meminta kepada tim pusat data dan informasi Kemensos untuk secepatnya 6 bulan dan selambat-lambatnya 9 bulan sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga tahun depan program-program Bansos Kemensos sudah berbasis NIK. (ujm/ega)