Kemensos Tingkatkan Bantuan Pangan Nontunai Jadi Rp 150 Ribu

Jakarta - Pada 2020 mendatang, Kementerian Sosial akan menambah indeks bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Dari yang semula Rp 110 ribu per bulan per keluarga meningkat menjadi Rp 150 ribu per bulan.

Meski demikian, Menteri Sosial Juliari P Batubara berharap seiring adanya penambahan indeks tersebut, jumlah warga prasejahtera juga makin menurun. Hal ini ia sampaikan dalam kesempatannya bersilaturahmi dengan Wali Kota Semarang Hendar Prihadi.

Baca juga: Mensos Minta Pemda Beri Akses Wirausaha ke Penyandang Disabilitas

"Indeks bantuannya akan kami tingkatkan. Tapi saya minta jumlah warga prasejahtera jangan malah meningkat, justru harus semakin menurun," kata Juliari dalam keterangannya, Jumat (22/11/2019).

Juliari juga mengatakan, selain indeks bantuan, jenis bantuan pangan akan ditambah. Ia menekankan bila selama ini KPM menerima beras dan telur, pemerintah sedang mengkaji untuk menambah jenis bantuan pangan yang lain.

"Masih dikaji ya, belum diputuskan. Saya sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, minta agar diberikan rekomendasi terkait tiga kriteria bahan pangan," kata Juliari.

Rekomendasinya, kandungannya yang baik dalam arti kandungan gizinya baik. Dua, ketersediaannya ada di seluruh Indonesia, dan tiga kandungan impornya rendah.

Langkah pemerintah ini merupakan upaya untuk terus menekan angka kemiskinan. Pada periode kedua masa tugas Presiden Joko Widodo, target angka kemiskinan akan terus ditekan menjadi 8,5-9 persen pada 2020.

"Kita ingin membangun Indonesia maju. Tidak boleh ada yang tertinggal. Mari kita bersama-sama memerangi kemiskinan. Kita bisa menjadikan negara kita negara yang sejahtera sesuai cita-cita founding fathers kita," ungkapnya.

Pihaknya pun mengingatkan tentang visi Presiden Joko Widodo yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, yaitu USD 21 ribu atau sekitar Rp 400 juta per tahun.

"Jika kita semua bersatu dan memikirkan bagaimana rakyat kita bisa lebih sejahtera, bagaimana negara kita keluar dari kemiskinan, insyaallah pasti Tuhan tolong kita semua," tukasnya.

Juliari juga mengungkapkan, dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya mengurangi angka kemiskinan, peran pemerintah daerah sangatlah penting.

"Daerah berperan meningkatkan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dengan validitas data yang baik, akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos," kata Juliari.

Baca juga: Kemensos Kembangkan Kawasan Siaga Bencana di Wilayah Potensi Megathrust

Menurutnya, sejumlah daerah sudah berjalan baik dalam verifikasi dan validasi data.

"Namun juga masih ada yang belum kooperatif. Nah, ini yang perlu didorong. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 98,1 juta data warga prasejahtera. Namun, sekitar 30 juta jiwa datanya belum jelas Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya. Ini yang perlu perhatian kita semua," katanya.

Ia pun berharap ke depan tidak boleh ada bansos yang tidak berbasis NIK.

"Kemensos dan Kementerian Dalam Negeri sudah bersepakat untuk saling memadankan data. Mudah-mudahan segera ada hasilnya," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan bantuan secara simbolik berupa sembako untuk 6 orang KPM BPNT. Kemudian tas sekolah dan tabungan BNI senilai Rp 1.000.000 untuk siswa berprestasi. Adapun untuk KPM PKH graduasi mandiri diberikan piagam penghargaan. (ega/ega)