Perppu Pasti Tak Terbit, ICW: Tak Kaget, Revisi UU KPK Keinginan Pemerintah

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 20:08 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz (Ari Saputra/detikcom)
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pihak Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menerbitkan Perppu KPK. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai keputusan tersebut jadi bukti pemerintah memang menginginkan revisi UU KPK.

"Bagi saya itu tidak mengagetkan bahkan mengkonfirmasi revisi KPK itu atas keinginannya," ujar Donal di Para Syndicate, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Donal mengatakan pihaknya akan berupaya mengajukan uji materi (judicial review atau JR) tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena menurutnya, harapan terakhir untuk membatalkan revisi UU KPK hanya ada di MK. Dia pun berharap keputusan MK nanti tidak terpengaruh oleh siapapun.


"Kita melakukan cara terakhir yakni lewat JR karena presiden enggan mengoreksi hukum atau UU KPK. Seterusnya ini ujian bagi MK. MK itu independen tidak terpengaruh intervensi. Maka ini pertaruhan bukan hanya bagi KPK namun juga MK terkait objektivitas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini," katanya.

Sebelumnya, Istana menegaskan Jokowi tak akan mengeluarkan Perppu KPK. Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Perppu KPK tidak diperlukan lagi.


Simak Video "Kandasnya Gugatan UU KPK di Tangan MK"

Selanjutnya
Halaman
1 2