BPPT Dukung Jokowi Ganti Eselon III-IV: Peran AI Bisa Cegah Korupsi

Jakarta - Presiden Jokowi hendak mengganti PNS eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kecerdasan buatan dinilai bakal mencegah korupsi.

"Saya yakin peran AI nantinya membantu birokrasi, misalnya e-planning, e-budgeting, keuangan daerah yang cerdas, sehingga dapat mencegah korupsi," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza di Jakarta, dilansir detikcom dari keterangan pers tertulis, Jumat (29/11/2019).

Hammam mendukung penuh rencana Jokowi untuk mengganti PNS eselon III dan IV dengan AI. Itu demi reformasi birokrasi yang lebih baik. Namun dia meluruskan, AI yang dimaksud Jokowi bukan robot.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wacana penghapusan eselon III dan IV yang mau diganti dengan robot atau AI, saya kira bukan itu maksud Presiden," ujarnya.

Sebelum merealisasikan rencana itu, Hammam menilai Indonesia perlu menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk AI itu. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu menjadi pedoman.

"Yang perlu disiapkan adalah ekosistem AI yang didukung oleh berbagai stakeholder," kata dia.

Simak Video "Cegah Korupsi, Menko Polhukam-Jaksa Agung Sepakat Bubarkan TP4"

Untuk pemanfaatan AI, Singapura menjadi negara pertama yang berencana memanfaatkan tekonologi ini di Asia. Saat ini, BPPT juga tengah mengembangkan penerapan AI dengan mendirikian AI Innovation Center.

Mereka mengembangkan inovasi mencegah kebakaran hutan dan lahan, bekerjasama dengan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Bentuk konretnya adalah teknologi di bidang teknologi modifikasi cuaca berbasis AI.

"Kami akan membuktikan Indonesia juga mampu mengembangkan AI. Project pertama untuk teknologi modifikasi cuaca berbasis kecerdasan buatan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun kita hadapi. Kita sudah kerja sama dengan BMKG," tutur Hammam.