ADVERTISEMENT

Round-Up

Undangan ke Petamburan untuk Tito Karnavian

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 09:06 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Puspen Kemendagri)


Polemik Visi-Misi FPI

Pengurusan SKT FPI memasuki babak baru. Kemenag mengatakan FPI sudah memenuhi seluruh persyaratan permohonan rekomendasi ormas yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019. Kemenag pun menyerahkan rekomendasi pendaftaran ulang SKT FPI ke Kemendagri. Kemenag ikut dilibatkan karena FPI berbasis pada keagamaan.

Visi-misi FPI jadi polemik saat Mendagri Tito Karnavian rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR. Anggota DPR F-PDIP Junimart Girsang bicara soal 'visi-misi' FPI karena sedang viral di media sosial. Dia meminta Tito memperhatikan betul visi-misi ini.

"Sekarang sedang trending topic, saya tak mau Pak Menteri jadi bulan-bulanan ormas tertentu. Trending topic ini nanti bisa dicek tentang ormas, hasil dari searching, bahwa Menteri Agama sudah mengeluarkan rekom untuk menyetujui perpanjangan SKT menyangkut ormas yang kita tahu dan tidak jadi rahasia lagi bahwa pimpinannya itu bukan tidak boleh masuk Indonesia, bukan Indonesia mencekal," kata Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menjawab Junimart, Tito menyebut FPI telah membuat surat di atas meterai soal kesetiaan terhadap negara dan Pancasila. Menurut Tito, FPI masih bermasalah di AD/ART.

"Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya," ucap Tito.


Tito mengatakan masalah yang ada saat ini adalah soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI. Ada sejumlah kata dalam visi-misi FPI yang menurutnya perlu dijelaskan.

Ilustrasi FPIIlustrasi FPI (Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom)

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," kata Tito.

Tito lalu berbicara soal teori teologi dari kata-kata 'penerapan Islam secara kafah'. Tito kemudian menyinggung soal NKRI bersyariah. Tito juga menyinggung soal penegakan hisbah yang menurutnya jika dilakukan akan bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, penertiban hukum sepenuhnya kewenangan penegak hukum, bukan ormas.

Selain itu, Tito menyinggung soal diksi jihad. Jihad, kata Tito, banyak artinya dan ada yang menganggap jihad itu perang. Tito ingin hal-hal ini diklarifikasi.




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT