detikNews
2019/11/29 09:06:54 WIB

Round-Up

Undangan ke Petamburan untuk Tito Karnavian

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Undangan ke Petamburan untuk Tito Karnavian Mendagri Tito Karnavian (Foto: Puspen Kemendagri)
Jakarta - Polemik soal 'khilafah Islamiyah' membuat Front Pembela Islam (FPI) mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke markas mereka di Petamburan, Jakarta Pusat. FPI mengajak tabayun soal khilafah islamiyah yang ada di visi-misinya.

"Gunakan tafsir dari FPI, jangan tafsir orang lain. Saran saya Pak Tito datang ke Petamburan untuk tabayun," kata jubir FPI Slamet Maarif lewat pesan singkat, Kamis (28/11/2019).

Visi-misi FPI tengah disorot setelah Kementerian Agama (Kemenag) menyerahkan rekomendasi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI ke Kemendagri. Visi-misi FPI juga dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Mendagri Tito.


Kalimat visi-misi FPI yang disorot adalah:

Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah di bawah naungan khilaafah Islaamiyyah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad

Slamet mengatakan visi-misi FPI telah dijelaskan ke Kemenag. Dia mengatakan maksud kalimat tersebut juga sudah dijelaskan dalam AD/ART FPI.

"Itu hasil Munas FPI tahun 2013 dan maksud dari kalimat itu ada dalam penjelasan AD/ART dan kita sudah jelaskan dengan Depag (Kemenag) karena memang wewenang Depag sesuai dengan tupoksinya," kata Slamet.


Diketahui, saat ini proses pengurusan SKT FPI kembali ditangani Kemendagri. Kemendagri sempat menunggu rekomendasi dari Kemenag sebagai bahan pertimbangan perpanjangan SKT FPI.

Jubir FPI Slamet MaarifJubir FPI Slamet Maarif (Yulida Medistiara/detikcom)

Jika proses pengurusan SKT mandek di Kemendagri, Slamet menilai ada persoalan politis.

"Sekarang Depag (Kemenag, red) sudah keluarkan rekomendasi seharusnya Kemendagri tidak punya alasan untuk tidak keluarkan SKT. Kalau SKT tidak dikeluarkan ini makin jelas urusannya politis" ucap dia.

"Mendagri kelihatan akan bermain politis dalam urusan ini," sambung Ketum PA 212 ini.




Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com