detikNews
2019/11/29 07:20:36 WIB

Round-Up

Pro-Kontra Presiden Dipilih MPR, Era Orba Datang Lagi?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Pro-Kontra Presiden Dipilih MPR, Era Orba Datang Lagi? Foto: Jenderal TNI (Purn) Soeharto dilantik menjadi Presiden RI periode 1988-1993 dalam Rapat Paripurna ke-11 Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/1988) (ANTARA FOTO/N04/pras)
Jakarta - Wacana soal pemilihan presiden oleh MPR kembali mengemuka. Wacana ini pun memunculkan pro dan kontra. Usul agar presiden dipilih lagi oleh MPR ini pun dinilai mengembalikan sistem politik Indonesia ke zaman Orde Baru (Orba).

Mulanya, wacana pemilihan presiden oleh MPR itu dicetuskan oleh Ketum PBNU Said Aqil Siroj usai melakukan pertemuan tertutup dengan para pimpinan MPR. Menurut Said Aqil, wacana itu merupakan hasil Munas NU di Kempek, Cirebon.

"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).


Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.

"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustafa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan," katanya.

Kendati demikian, berdasarkan dokumen Munas NU di Cirebon Tahun 2012 yang diunduh detikcom di situs NU Online, ternyata hasil Munas bukan terkait pilpres langsung. Munas itu menghasilkan kritik terhadap sistem pilkada langsung.

Mereka yang Tidak Setuju

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tak setuju dengan usul Said Aqil itu. Perludem menilai usulan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR berpotensi mengulang seperti zaman orde baru (orba). Menurut Perludem, wacana tersebut seolah membuka kotak pandora untuk kembali ke zaman orba.

"Sangat potensial mengulang kembali apa yang terjadi di era orde baru, karena pasti wacana ini tidak akan berhenti di sini. Pasti akan ada lanjutan yang menjadi pembenaran karena pertimbangan biaya, keutuhan bangsa, dan kebutuhan pada figur yang baik," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com