Mahasiswa IAIN Purwokerto Belajar Tata Negara ke MPR

Moch Prima Fauzi - detikNews
Kamis, 28 Nov 2019 22:06 WIB
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta - Sebanyak 70 mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, IAIN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan tour di Kota Jakarta. Kedatangan mereka ke MPR yakni untuk menimba ilmu hukum tata negara, khususnya kedudukan MPR, setelah amandemen UUD Tahun 1945.

"Mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat", ungkap Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, Muhammad Fuad Zain, IAIN Purwokerto, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2019).

Kedatangan mereka ke MPR disambut oleh Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dan Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Budi Muliawan.


Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah menjelaskan kedudukan UUD setelah diamandemen. Dikatakan sebelum UUD diamandemen, di dalamnya ada 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat. Selepas diamandemen, UUD memiliki 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat. Amandemen menurut Siti Fauziah tidak hanya membuat isi UUD berubah namun juga membuat kedudukan MPR tak seperti dahulu lagi.

Dipaparkannya, MPR sebelum diamandemen merupakan lembaga tertinggi yang secara langsung memilih presiden. "Juga menetapkan haluan negara," ujarnya.

Setelah diamandemen, lembaga ini dikatakan setara dengan lembaga negara lain seperti DPR, DPD, KY, MK, MA, BPK, dan presiden. "Presiden sekarang tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat," imbuh dia.

Meski demikian MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yakni mengubah UUD. "MPR juga punya wewenang melantik presiden dan bisa memakzulkan presiden bila melanggar hukum," ujar perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik itu.

Siti Fauziah menyebut anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. "DPR merupakan representasi partai politik. Sedangkan DPD representasi perwakilan daerah," papar dia.

Terkait DPD, Siti Fauziah mengatakan sebelum UUD diamandemen, perwakilan di MPR diwakili oleh utusan golongan dan daerah. Sementara saat ini utusan di MPR diwakili oleh DPD. Anggota DPD, menurutnya, masing-masing provinsi diisi oleh 4 orang.

Ia juga menyampaikan MPR saat ini dipimpin oleh 10 pimpinan. Sepuluh pimpinan itu representasi dari seluruh partai politik yang lolos parlement threshold serta dari unsur kelompok DPD.


Sementara itu Budi Muliawan menerangkan, MPR memiliki tugas yang diatur dalam UU MD3. Tugas itu disebutkan, pertama, melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, melakukan kajian sistem ketatanegaraan. Menurut alumni FH Universitas Brawijaya ini, tugas tersebut dilandasi alasan bahwa UUD negara adalah the living constitution sehingga sangat mungkin untuk diubah atau diamandemen. Tugas ketiga adalah, menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan UUD.

Ditambahkannya, Sosialisasi Empat Pilar bagi MPR merupakan amanat dari UU MD3. Mengungkap data survei yang dirilis pada September 2019, masyarakat yang terpapar sosialisasi baru 82,6 juta dari seluruh penduduk Indonesia. Bilangan sebanyak itu menurutnya baru sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia.

"Untuk itu MPR terus melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kebangsaan," pungkas dia. (prf/mpr)