Show Must Go On Meski Anggaran JakPro Dipotong

Jakarta - DPRD DKI Jakarta memotong sebagian anggaran milik BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro). Anggaran yang dipotong awalnya juga akan digunakan untuk membangun hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, anggaran yang dipotong sebesar Rp 400 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meragukan fungsi pembangunan hotel tersebut.

"Mau namanya apa terserah pokoknya ada tempat menginap. Namanya wisma, namanya apa saya kira itu kurang menarik bagi masyarakat. Kalau itu kita hilangkan... Sudah nggak usah ada hotel di situ, Pak," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal itu, JakPro mengatakan revitalisasi TIM tidak akan terganggu. Wisma TIM berada di lantai 8 sampai 14. Sedangkan lantai bawah diisi galeri, perpustakaan, dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin.

"Wisma TIM bagian kecil dari gedung yang di dalamnya plaza untuk para seniman berdiskusi, ekspresi latihan, perpustakaan, galeri seni. PDS HB Jassin. Kemudian (di atasnya) ada penginapan atau Wisma TIM," kata Sekretaris Perusahaan JakPro Hani Sumarno kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Hani mengatakan telah membawa keputusan DPRD DKI Jakarta tersebut ke jajaran manajemen. Pihak JakPro sedang melakukan perubahan untuk menyesuaikan anggaran yang dipotong dari awalnya Rp 3,106 triliun menjadi Rp 2,706 triliun.

"(Pemotongan) Rp 400 miliar untuk seluruh pengajuan yang disampaikan JakPro. Belum ada hasil akhir. Baru kemarin dipotong, kami bawa ke manajemen, untuk kemudian dilakukan perubahan," ucap Hani.

Meski ada pemotongan anggaran untuk JakPro, Hani memastikan tidak akan mengganggu jalannya Formula E. Perjanjian antara JakPro dan penyelenggara Formula tetap berjalan sesuai kesepakatan.

"Pelaksanaan tetap berjalan. Show must go on, kan sudah disepakati dengan FEO (Formula E Operations Limited)," kata Hani.

Anggaran untuk Formula E sendiri disediakan dana Rp 767 miliar. Formula E akan diselenggarakan pada 2020 mendatang.

Hasil Banggar sendiri telah disepakati secara resmi menjadi KUA-PPAS setelah penandatanganan MoU antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI di rapat paripurna siang tadi. Pemotongan anggaran dilakukan karena adanya defisit di Rencana APBD 2020.