"Justru untuk bisa efektif bekerja kabinet itu harus ramping bukan tambah besar. Katanya Bapak Presiden mau kerja cepat, harus lincah dong. Refromasi birokrasi itu dimulai dengan rightsizing atau perampingan bukan penggemukan birokrasi," juru bicara PKS, M Kholid kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
"Kalau Presiden Jokowi membandingkan dengan jumlah penduduk dan ukuran ekonomi, coba bisa dicek berapa jumlah menteri di Amerika Serikat? Ukuran ekonomi atau GDP AS itu 20 kali lipat dari GDP Indonesia, menterinya cuma 15. Pak Jokowi berapa menterinya? Wakil menterinya? Bisa dua kali lipat dari AS. Dari jumlah penduduk AS juga lebih banyak dari RI," tuturnya.