Round-Up

Warga Petamburan Tuntut Wakil Menteri Dihilangkan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 22:10 WIB
Ilustrasi Presiden Jokowi dan para wamen. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Bayu Segara menggugat. Warga Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ini tidak terima dengan eksistensi wakil menteri karena dirasanya melanggar konstitusi dan memboroskan duit rakyat.

Bayu melangkah ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengajukan gugatan terhadap Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berikut ini bunyi 'pasal wamen' yang digugat Bayu.

"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu."


Pasal 10 di atas dinilainya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Bayu, tugas Wakil Menteri sesungguhnya merupakan tugas yang telah dan dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian. Seharusnya Wakil Menteri diatur dalam UU tersendiri. Dengan tidak diatur dalam UU tersendiri, posisi Wamen dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

"Karena memberikan kewenangan kepada Wakil Menteri tanpa melibatkan DPR sebagai representasi wakil rakyat. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945," ujar Bayu, tertuang dalam permohonan sebagaimana dilansir website Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/11/2019).

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4