KPK Pamer Hasil Pencegahan Korupsi: PAD Makassar Naik Jadi Ratusan Miliar

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - KPK memamerkan hasil kerja pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan membantu Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) terintegrasi berhasil mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

KPK melakukan pendampingan kepada Pemkot Makassar sejak Juli-Oktober 2019. Febri menyebut dibanding pada 2018, PAD Pemkot Makassar terus mengalami peningkatan setiap bulannya.

"Rata-rata penerimaan PAD Kota Makassar di tahun 2018 sebesar Rp 78,5 miliar meningkat 7% pada Juli 2019 menjadi Rp 84 miliar dan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Pada Agustus 2019, Pemkot Makassar mencatatkan penerimaan PAD sebesar Rp 101 miliar atau naik 29%. Demikian juga pada bulan September dan Oktober masing-masing meningkat menjadi Rp 143 miliar dan Rp 113 miliar atau sekitar 83% dan 44%," ujarnya.

Simak Video "Ditanya soal Etika Gugat UU KPK ke MK, Ini Jawaban Agus Rahardjo"

Febri mengatakan bantuan yang dilakukan KPK itu antara lain mendorong penggalian potensi pajak dari 10 sumber PAD, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), hingga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Sedangkan untuk Pemkot Makassar, bantuan yang diberikan KPK antara lain mendorong pemasangan alat rekam pajak elektronik pada hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir, serta mendorong evaluasi nilai NJOP untuk peningkatan PBB dan BPHTB.

"Saat ini ada 488 alat rekam pajak yang telah dipasang di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di Kota Makassar. Hingga Oktober 2019, KPK juga telah membantu dalam penagihan pajak Kota Makassar, terutama pajak hotel sebesar Rp 7,3 miliar," sebutnya.

Febri mengatakan KPK pun diberi penghargaan oleh Pemkot Makassar. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi pemkot terhadap kinerja KPK.

"Pemkot Makassar memberikan penghargaan kepada KPK sebagai apresiasi untuk pendampingan yang dilakukan dalam meningkatkan PAD Kota Makassar selama tahun 2019," sebut Febri.