Buat Pernyataan Setia Pancasila demi SKT, FPI Klaim Taat Hukum

Jabbar Ramdhani - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 17:19 WIB
Ilustrasi FPI (Ahmad Bil Wahid/detikcom)
Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan proses pengurusan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sudah mengalami kemajuan setelah dibuatnya surat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI. FPI pun membenarkan hal itu.

"Ya memang betul, bahkan kita mendorong agar Pancasila dilaksanakan secara konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jubir FPI, Slamet Ma'arif, saat dihubungi, Rabu (27/11/2019).

"Tidak ada alasan lagi Kemendagri tidak terbitkan SKT FPI," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, mempertanyakan pernyataan Menag yang tetap akan mengkaji lagi isi surat pernyataan itu. Sugito menilai pengurusan SKT yang dilakukan FPI terlalu berbelit. Dia menduga hal ini terjadi terkait dengan pilihan politik FPI yang berseberangan dengan pemerintah.


"Kita sudah beriktikad baik dan sudah melakukan semuanya tapi masih dikaji kembali, ada apa? Harusnya tidak perlu berkepanjangan lah. Kalau misalnya nanti ada yang melanggar undang-undang yang berlaku, kita bisa lakukan proses hukum. Ini hanya spesifik untuk FPI saja. Kalau yang lain, saya kira tak bermasalah. Kenapa FPI? Karena pilihan politiknya menjelang pilpres, pileg, dan pilgub sehingga SKT dipersulit," kata Sugito saat dihubungi terpisah.

Sugito mengklaim FPI sudah memenuhi segala syarat untuk mengurus perpanjangan SKT ini. Menurutnya, FPI memilih tetap mengurus SKT karena taat pada hukum.

"Kan secara administrasi sudah lengkap semua, rekomendasi dari Kemenag sudah ada, kesetiaan kepada pancasila sudah ada. Apa lagi? SKT itu kan cuma formalitas. Sebenarnya tanpa SKT tak apa, cuma tak bisa jadi mitra dari pemerintah terkait kegiatan keormasan. Kita coba mentaati apa yang jadi prasyarat karena kecintaan kita kepada hukum dan juga pemerintah Indonesia," tutur dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2