Blangko e-KTP Kurang, Mendagri Tito: Ini Tumpahan Masalah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kekurangan blangko KTP elektronik (e-KTP) untuk 2019 merupakan tumpahan masalah. Sebab, pengadaan e-KTP untuk 2019 ini sudah dianggarkan pada 2018.

"Anggota Komisi II yang saya hormati, tadi memang sudah ada yang menyampaikan juga, bahwa saya sendiri baru, kira-kira satu bulan (menjabat) dan program ini dibuat tahun 2018 untuk kegiatan 2019. Jadi ini tumpahan masalah nih," kata Tito dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Tito: e-KTP Ada Persoalan, Hati-hati Pak

Tito mengaku akan mencari solusi agar masalah kekurangan blangko e-KTP, sebagaimana diutarakan oleh anggota Komisi II Johan Budi, bisa tertangani. Tito menyebut blangko e-KTP merupakan kebutuhan mendesak.

"Oleh karena itu, tadi ada yang menyampaikan agar Pak Dirjen Dukcapil yang sampaikan lebih jelas. Pak Johan Budi juga minta itu," ucap Tito.

"Nanti kami tambahkan, karena yang sedang kami lakukan sebagai pimpinan Kemendagri yang baru, adalah mencari solusi dari permasalahan mendesak yang diminta masyarakat, yang berlangsung di masyarakat, KTP ini," imbuh mantan Kapolri itu.

Dalam raker, Johan Budi memang mempertanyakan blangko e-KTP kurang. Terlebih, kekurangannya itu justru lebih banyak daripada yang sudah dicetak.

Baca juga: Tito: Politik RI Stabil Setelah Gabungin 01-02, Tinggal Urusan 212

"Kalau kurang 20-30 persen itu wajar. Ini yang sudah 3,5 juta keping, yang belum 7,4 juta keping. Artinya yang kurang ini lebih besar, bahkan hampir 2 kali lipat dari yang terpenuhi dari anggaran yang di awal," sebut Johan.

Berdasarkan pemaparan Tito dalam raker, e-KTP yang sudah terpenuhi pada 2019 sebanyak 3,5 juta keping. Sementara kekurangannya sebanyak 7,4 juta keping.

Adapun anggaran yang sudah dikeluarkan untuk mencetak 3,5 juta keping itu sebesar Rp 37,6 miliar. Kekurangannya anggarannya sebanyak Rp 78,6 miliar. Namun Tito hanya mengajukan pergeseran anggaran sebesar Rp 15,9 miliar.





Simak juga video Mendagri Tito Ingin Minimalisir Dampak Negatif Pilkada Langsung:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/haf)