Ketua MPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Rusia

Yakob Arfin - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 17:22 WIB
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta - Memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin diagendakan untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Momentum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet pun mendorong kerja sama kedua negara dapat saling menguntungkan.

"Tawaran Rusia kepada Indonesia untuk membeli 11 pesawat Sukhoi-35, melengkapi kekuatan tempur angkatan udara dan sistem pertahanan demi menjaga kedaulatan Indonesia, ataupun tawaran dari berbagai negara sahabat lainnya, kita sambut baik. Terpenting kerja sama tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sesuai dengan kondisi anggaran negara," kata Bamsoet saat menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Lyudmila Georgievna Verobieva di Jakarta, yang dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/19).

Pihaknya pun mengapresiasi Rusia yang sukses membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sebesar 20% kebutuhan listrik nasional mereka bisa terpenuhi dari PLTN. Negara seperti Iran, India, Finlandia, Uzbekistan, dan Turki juga sudah bekerja sama dengan Rusia dalam membangun PLTN.


"Informasi dari Duta Besar Rusia, sekitar 11 negara sudah menjalin kerjasama dengan mereka untuk membangun PLTN. Dengan tingkat keamanan 5 kali lebih tinggi dibanding PLTN Fukushima, teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sejauh ini belum menghadapi kendala signifikan yang mempengaruhi keselamatan manusia. Indonesia juga perlu memulai pengembangan PLTN, sehingga tak selamanya bergantung kepada PLTU," jelasnya.

Ia menilai di masa depan ketergantungan berbagai negara dunia terhadap PLTU akan berkurang drastis. Selain karena pencemaran terhadap lingkungan, keberadaan sumber daya alam batubara juga sudah mulai mengikis. Oleh karena itu Indonesia sejak kini juga sudah harus bersiap mengembangkan teknologi PLTN untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listrik nasional.

"Sebenarnya sejak tahun 1970-an Indonesia sudah mulai merencanakan pembangunan PLTN. Berbagai upaya dan proses panjang telah dilalui, namun tak kunjung membuahkan hasil signifikan. Hal yang sangat krusial adalah menyangkut kepercayaan masyarakat," ungkapnya.


Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini pun yakin dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dicintai rakyat, Presiden Joko Widodo akan mampu membawa Indonesia bergerak maju dalam pengembangan PLTN. Apalagi mengingat hasil listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) juga belum terlalu maksimal dalam menyuplai kebutuhan listrik nasional.

"Pengembangan PLTN di Indonesia mulai mendapat titik terang usai Balitbang Kementerian ESDM menyelesaikan kajian PLTN yang akan dikembangkan PT PAL bekerja sama dengan Thorcon Internasional Pte Ltd, dengan kapasitas listrik 500 Megawatt. Political will dari seluruh elemen bangsa diperlukan agar kerja sama tersebut tak jalan di tempat. Selain juga perlunya Indonesia membuka kerja sama dengan pihak-pihak lain yang sudah terbukti mampu mengembangkan PLTN, seperti yang sudah ditunjukan oleh Rusia," pungkasnya.





Tonton juga video Dalam Posisi Terjepit, Alasan Bamsoet Maju Munas Golkar:

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)