Fadli Bandingkan Upaya Pulangkan HRS dengan Negosiasi Bill Clinton-Korut

Haris Fadhil - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 09:42 WIB
Fadli Zon dan Habib Rizieq (Foto: dok. Twitter Fadli Zon)
Fadli Zon dan Habib Rizieq (Foto: dok. Twitter Fadli Zon)
Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon berbicara upaya pemulangan imam besar FPI Habib Rizieq Syihab (HRS) yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dia membandingkan negosiasi pejabat RI-Arab Saudi dengan upaya Amerika Serikat (AS) mengutus mantan presiden Bill Clinton memulangkan jurnalis AS yang ditahan Korea Utara.

Fadli awalnya berbicara tentang Habib Rizieq yang tak bisa keluar dari Saudi sejak dua tahun lalu. Menurutnya, sejumlah alasan yang disebut-sebut sebagai penyebab Habib Rizieq tak bisa pulang ke Tanah Air tak terbukti.

"Terdapat sejumlah persoalan yang menghambat kepulangan HRS. Tapi semua tuduhan tersebut tak ada yang terbukti. Termasuk isu overstay yang sering dijadikan alasan pemerintah, dan dugaan pelanggaran hukum yang HRS lakukan di Arab Saudi," kata Fadli kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).



Waketum Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto ini juga menyebut dirinya berulang kali bertemu dengan Habib Rizieq di Mekah. Saat bertemu, kata Fadli, Habib Rizieq menunjukkan bukti-bukti dirinya tak bisa keluar dari Saudi, bahkan untuk menyelesaikan program doktoral di Malaysia.

"Saya mencatat juga, pada September 2018 sebagai Wakil Ketua DPR, saya menerima pengaduan resmi tim advokat GNPF. Dalam kesempatan tersebut, tim advokat GNPF menyampaikan bahwa pada Juli 2018, HRS dilarang keluar oleh petugas Imigrasi Arab Saudi saat hendak ke Malaysia untuk mengurus disertasi S3. Padahal saat itu, HRS memiliki izin tinggal yang masih berlaku. Herannya, larangan tersebut belum dicabut, hingga akhirnya visa HRS habis masa berlakunya (overstay). Ada 'invisible hand' di balik kasus HRS yang menghambatnya keluar dari Saudi," tuturnya.

Fadli juga menyinggung pemerintah yang dinilainya menyederhanakan hambatan Habib Rizieq tak bisa keluar dari Saudi disebabkan pihak pemerintah Saudi. Padahal, kata Fadli, pemerintah Saudi tak berkepentingan dengan Habib Rizieq.

"Masalahnya, jika hambatan kepulangan HRS ada di sisi pemerintah Arab Saudi, bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut? HRS bukan warga Saudi. Berlarut-larutnya kepulangan HRS dari Arab Saudi ke Indonesia, menurut hemat saya, mengindikasikan kegagalan diplomasi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi," tuturnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2