Defisit Rp 10 T, Rencana Anggaran DKI 2020 Terus Disisir Ulang

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 23:01 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyisir ulang rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang defisit Rp 10 triliun. Setiap Komisi diminta mengefisiensikan anggaran yang sebelumnya sudah dibahas bersama dengan Pemprov DKI.

"Masalah program belum tahu, sudah ada angka dari Rp 95,9 triliun jadi Rp 89 triliun, terus sekarang jadi Rp 87 triliun. Saya minta ada diskusi dengan komisi-komisi biar menyisir ulang karena duitnya nggak ada," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).



Selain itu, Prasetio juga menyoroti rencana pendapatan yang turun, khususnya di bidang pajak. Sehingga, penjelasan bukan hanya soal efisiensi rencana anggaran.

"Tapi ini juga saya akan kejar kenapa pajak turun. Saya akan koreksi rasionalisasi. Supaya itu betul," ucap Prasetio.

Prasetio memaparkan, pendapatan pajak di rencana KUA-PPAS mengalami penurunan setelah dibahas antara komisi dengan eksekutif.

Pajak hotel dari awal Rp 2 triliun turun menjadi Rp 1,9 triliun. Pajak hiburan dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,1 triliun. Pajak parkir dari Rp 1,350 triliun turun menjadi Rp 1,1 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 10,8 triliun.

"Besok harus bisa jelaskan perencanaan ini bagaimana, kenapa bisa turun, kan potensi pendapatan," ucap Prasetio.



Prasetio akan meminta eksekutif khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk menaikkan pajak daerah.

"(Pendapatan pajak) nggak ada yang naik malah posisinya turun. Makanya saya harus adjustment besok, harus naik ini, harus kerja. Kalau normatif nggak usah ada mereka," ucap Prasetio.

Prasetio pun menyinggung dana perimbangan yang tidak turun sebesar Rp 6 triliun dari pemerintah pusat. Namun, penurunan itu seharusnya tidak berpengaruh banyak terhadap rencana anggaran.

"Dana perimbangan ini harusnya (hanya) membantu pendapatan APBD, kenyataannya dana ini dijadikan program. Ini nggak boleh, di mana potensi APBD berkurang ini masuk, tapi ini nggak boleh jadi program," ucap Prasetio.

"Pas tahun politik ini berhenti, ini hold dulu, nah ini masuk lagi. Sekarang nggak berjalan, jadi goyang," sambungnya.


Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) mendengarkan hasil efisiensi setiap komisi, Prasetio menskors sidang. Sidang dianggap tidak kuorum dan Sekretaris Daerah Saefullah tidak hadir karena menemani Gubernur Anies Baswedan ke acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).



Rapat Banggar akan dilanjut pada Selasa (26/11) pada pukul 10.00 WIB. Diharapkan, Banggar bisa memotong anggaran yang disebut defisit Rp 10 triliun. (aik/idn)