Gelar Konferensi Pers, PSI: APBD DKI 2020 Terancam Defisit Rp 10,7 T

Jakarta - Menggelar konferensi pers, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali menyoroti rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI 2020. PSI menilai akan terjadi defisit sebesar Rp 10,7 triliun.

"Terjadi pengurangan di setiap komisi tapi catatan penting, kita terancam defisit Rp 10,7 triliun," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad saat konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Prasetio: Dulu DKI WDP Tapi Ada Pembangunan, Ini WTP Kok APBD Defisit?

Idrus mengatakan, berdasarkan perhitungan PSI, defisit ini terjadi karena adanya defisit belanja dan defisit pajak. Menurutnya, defisit belanja terjadi sebanyak Rp 4,9 triliun dan defisit pajak Rp 5,8 triliun.

"Itu adalah perhitungan kami dari dua sisi, dari defisit belanja sebesar Rp 4,9 triliun dan defisit pajak Rp 5,8 triliun," kata Idris.

Idris mengatakan defisit pendapatan ini adanya kesalahan penghitungan terhadap sektor pendapatan dan belanja. Menurut Idris, di beberapa komisi, pembahasan anggaran diputuskan untuk dipotong dan menjadi berkurang, namun justru banyak kegiatan lain bertambah.

"Defisit di sisi pendapatan yang artinya miss-perhitungan, terhadap proteksi pendapatan dan belanja. Kalau belanja kan tadi ada penambahan dan pengurangan, di rapat-rapat komisi ada penambahan dan pengurangan kegiatan. Jadi ada anggaran berkurang tapi banyak yang bertambah," kata Idris.

Baca juga: Badan Kehormatan DPRD DKI Panggil William soal Bongkar Rencana Anggaran

Idris mengatakan pihaknya telah melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan cara melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun. Menurutnya, realisasi pajak pada 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun.

"Jika melihat tren dari tahun ke tahun, kami memperkirakan realisasi pajak tahun 2020 adalah Rp 43,7 triliun. Jika prediksi kami ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun," kata Idris.

Selain itu, PSI menilai masih adanya pemborosan anggaran di beberapa komisi. Salah satunya terdapat pada Komisi A terkait anggaran Damkar yang dinilai belum menjadi skala prioritas. Serta, menurut PSI, ada pemborosan di Komisi E, terkait anggaran Formula E.

"Komisi A, paling besar di Damkar kami melihat ini belum menjadi skala prioritas," ujar anggota DPRD F PSI August Hamonangan.




Soroti Anggaran Formula E, PSI ke Anies: Mau Kelihatan Kaya?:

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/gbr)