Buka Munas APPSI, Ma'ruf Minta Gubernur Sukseskan Visi-Misi Jokowi

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Munas APPSI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. (Fida/detikcom)

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka musyawarah nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ma'ruf meminta jajaran gubernur bekerja serius untuk mensukseskan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ma'ruf menyebut ada lima prioritas program kerja pemerintahan selama tahun ke depan. Program kerja tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemangkasan kendala regulasi, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan birokrasi.

"Saya sekali lagi meminta agar para Gubernur selaku kepala daerah dapat menjalankan 5 prioritas tersebut dan memastikan agar dipahami dan didukung seluruh jajaran pemda dan masyarakat di wilayah masing-masing," kata Ma'ruf di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Ma'ruf menyampaikan persentase kemiskinan yang menurun pada kepemimpinan Jokowi lalu. Meski demikian, jumlah warga yang tergolong miskin masih banyak yaitu mencapai 25 juta jiwa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lima tahun terakhir tingkat kemiskinan menurun hingga 9,41 persen pada Maret 2019. Ini capaian membanggakan karena pertama kali tingkat kemiskinan Indonesia sampai satu digit. Tapi harus jadi perhatian utama kita karena meski menurun, jumlahnya masih sangat besar pada kisaran 25 juta orang," paparnya.

Selain itu, Ma'ruf mengingatkan jajaran gubernur agar menaruh perhatian terhadap angka stunting yang masih tinggi. Dia menargetkan angka stunting turun hingga 20 persen pada 2024.

"Angka preferensi stunting masih tinggi karena 1 dari 3 balita mengalami stunting," tuturnya.

Ma'ruf juga menyoroti angka imunisasi yang turun karena isu kehalalan vaksin. Dia mendorong pemerintah provinsi dapat melakukan sosialisasi terkait hal itu.

"Proporsi imunisasi dasar lengkap turun dari 59,2 pada 2013 menjadi 57,9 persen pada 2018. Sementara yang tidak sama sekali justru naik 8,7 persen jadi 9,2 persen. Salah satu penyebabnya isu mengenai kehalalan vaksin. Meski MUI sudah mengeluarkan fatwa tapi belum tersosialisasi secara intensif," jelasnya.

Terkait pendidikan, Ma'ruf menyoroti angka drop out yang masih tinggi. Dia mengatakan ada 3,6 juta anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

"Angka drop out disebabkan adanya biaya, anak usia sekolah harus bekerja, pernikahan dini, dan merasa pendidikannya sudah cukup. Di sela upaya kita masih terdapat 3,6 juta anak yang berada pada usia sekolah tapi nggak sekolah," ucapnya.

Tak lupa, Ma'ruf mengingatkan gubernur untuk terus memperbaiki iklim investasi di daerah masing-masing. Menurutnya, hal itu bisa diwujudkan dengan peningkatan kemudahan izin investasi.

"Sebagai kepala daerah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat memperbaiki investasi. Meningkatkan SDM dunia usaha, kemudahan usaha dan investasi, perizinan yang cepat serta menghilangkan ekonomi biaya tinggi di wilayah masing-masing," jelasnya.