Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Tito Singgung Sistem di Jakarta

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong penelitian soal evaluasi pilkada langsung. Dia kemudian menyinggung sistem pemilihan Wali Kota di DKI Jakarta.

"Kemudian kalau penunjukan langsung, bisa saja. Wah itu kembali ke Orde Baru, di Jakarta ini tidak. Di Jakarta ini Wali Kota penunjukan langsung. Itu daerah khusus, kenapa nggak ada lagi daerah khusus yang lain? Kalau kita lihat itu pilkada langsungnya lebih banyak mudaratnya. Misalnya seperti itu," kata Tito di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jendral Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Usul Evaluasi Pilkada Langsung, Mendagri Tito Ungkit Konflik Daerah

Tito meyakini sistem pilkada langsung memiliki spirit yang mulia. Namun, dalam pelaksanaannya juga memiliki ekses negatif, salah satu contoh yang disebut ialah adanya potensi konflik.

"Saya sangat meyakini bahwa sistem pilkada langsung ini memiliki spirit dan semangat yang sangat mulia, yaitu adanya partisipasi dari masyarakat langsung untuk memilih pemimpinnya. Di samping itu juga memberikan peluang kepada calon-calon independen yang tidak memiliki kendaraan partai untuk bisa ikut. Semangatnya sangat mulia dan bagus," tuturnya.

"Tapi dalam perjalanannya saya kira kita tidak juga boleh menutup mata adanya beberapa ekses yang negatif, di antaranya potensi konflik," ucap Tito.

Baca juga: Tito Dorong Penelitian Evaluasi Pilkada Langsung: Tak Ada Biaya Kita Bantu

Tito kemudian menjelaskan dampak negatif sistem pilkada langsung saat ini. Menurutnya, salah satunya ialah biaya politik tinggi.

"Jadi kita lihat politik berbiaya tinggi banyak dari calon Kada, calon Kada ini kepala daerah, perlu modal. Mulai dari modal saksi, kampanye dan seterusnya. Kemudian juga high cost untuk APBD dan APBN. Karena pilkada langsung itu melakukan mobilisasi untuk TPS dan lain-lain. Mulai penyelenggaranya, masyarakatnya, pengawasnya, keamanannya, tinggi sekali," jelasnya. (jef/idn)