Masih Zonk di Kabinet Jokowi, PBB Tak Tahu Ada Aturan Main

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku tak tahu-menahu soal aturan main yang disebutkan Seskab Pramono Anung terkait partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum masuk ke kabinet. PBB meminta Pramono menjelaskan aturan main yang dimaksud.

"Persoalan aturan main, saya tidak pernah tahu, dan DPP PBB juga tidak pernah bicara aturan main. Biarlah itu Pak Pramono saja yang menjelaskan," kata Waketum PBB Sukmo Harsono kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Sukmo mengatakan dukungan PBB untuk Jokowi pada Pilpres 2019 lalu tanpa syarat. Ia pun menghargai hak prerogatif Jokowi dalam penentuan kabinet dan mengaku tidak akan meminta-minta jabatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai partai kecil, kami menyadari tidak ada hak apapun menyoal dan meminta-minta jabatan. Sampai hari ini sikap DPP PBB tetap berada dalam koalisi mendukung Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin mewujudkan visi Indonesia lima tahun ke depan," ujarnya.

Sukmo mengatakan dirinya berulang kali menjawab pertanyaan kader PBB yang mempersoalkan mengapa partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu tidak menduduki jabatan atau zonk di kabinet Presiden Jokowi. Setelah menerima penjelasan dari Yusril, Sukmo mengatakan kader pun dengan ikhlas menerima dan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Sehingga harus Ketum sendiri yang menjelaskan, dan sekarang Ketum dan Sekjen sudah turun tangan menjelaskan, maka kader sudah tidak resah dan bisa menerima kalau PBB selama lima tahun ke depan mendukung tanpa ada di dalam pemerintahan di lini manapun," jelas Sukmo.

"Dengan demikian polemik ini saya rasa sudah selesai dan PBB ikhlas serta masih solid dukung Pak Jokowi sampai saat ini. Ikhlas lillahi ta'ala," lanjut dia.

Sebelumnya, Seskab Pramono Anung mengatakan bahwa penyusunan kabinet sepenuhnya berada di tangan Jokowi. Pramono lalu berbicara soal aturan main yang menurutnya telah disampaikan Jokowi sebelum pelaksanaan pilpres.

"Nah mengenai tempat dan sebagainya, presiden yang akan memutuskan. Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, hitungan yang sudah disampaikan presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres berlangsung. Sehingga ada gambaran karena ini kan presiden pada periode kedua sehingga aturan mainnya sudah ada," tutur Pramono di gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin (25/11).