Tersangka Suap Impor Bawang Minta Status Tersangkanya Dibatalkan

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 17:39 WIB
Foto: Praperadilan Tersangka kasus suap impor bawang putih, Elviyanto (Yulida-detik)


Hal itu karena sejak awal I Nyoman Dhamantra disebut sudah menolak membantu mengurus kuota impor. Selain itu, menurut Desi, KPK tidak mempunyai bukti komunikasi antara Nyoman dengan tersangka lainnya dalam kasus suap impor bawang.

"Bahwa bukti transfer tersebut benar adanya namun sama sekali tidak ada kaitannya dengan Saudara I Nyoman Dhamantra (anggota DPR RI). Oleh karena tidak ada janji atau komitmen apapun yang diberikan oleh Saudara I Nyoman Dhamantra baik kepada pemohon dan atau Mirawaty dan atau Dody dan atau Zulfikar dan dan atau Chandry Suanda alias Afung," kata Desi.

"Bahwa selain itu tidak ada satu saksi atau petunjuk dan atau bukti lain yang menunjukkan keterkaitan bukti transfer dengan status dan atau jabatan Saudara I Nyoman Dhamantra. Oleh karena faktanya memang tidak pernah Saudara I Nyoman Dhamantra berkomunikasi dan atau bertemu dengan Dody dan atau Zulfikar dan dan atau Chandry Suanda alias Afung (apalagi membahas mengenai ijin import bawang putih dengan pihak-pihak tersebut)," kata Desi.



Ia menambahkan, dalam kasus tangkap tangan harusnya barang bukti berupa uang (bukti transfer) harus berkaitan dengan pejabat negara, tapi dalam kasus ini I Nyoman Dhamantra disebut tidak memiliki peran dalam kasus tersebut. Selain itu saat ditangkap, I Nyoman Dhamantra juga tidak ada bersama tersangka lainnya.

"Ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sebagai tersangka tersebut tidak ada; Setiap gratifikasi pasti terkait langsung dengan peran / kedudukan seseorang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara," tutur Desi.

"Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 dan atau 11 UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pegawai negeri atau penyelenggara negara," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3