Ketua MPR Sepakat Penguatan Komisi Yudisial Guna Jaga Perilaku Hakim

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepakat dengan usulan pimpinan Komisi Yudisial (KY). Usulan itu adalah memperluas dan penguatan peran institusi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim.

"Ini patut dielaborasi lebih jauh. Sehingga, dalam penegakan etika hakim sebagai penjaga keadilan, KY (Komisi Yudisial) tak hanya sebatas rekomendasi saja, melainkan juga bisa lebih tajam," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (25/11/2019)

Baca juga: Atasi Terorisme, MPR Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Ormas

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai penguatan KY harus dilakukan karena nilai etik yang dipegang KY sangat penting untuk melahirkan hakim-hakim yang berkualitas. Pun, selama ini KY hanya berwenang memberi rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA) jika ada hakim yang melanggar kode etik, namun tidak semua ditindaklanjuti MA.

"Itu sangat penting dan utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Rekomendasi KY ke depan harus bersifat final dan harus dilaksanakan," tuturnya.

Baca juga: Ketua MPR Dorong Peningkatan Ekspor Non Migas ke Selandia Baru

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini menjelaskan usulan KY agar adanya evaluasi, reposisi kedudukan serta kewenangan, bahkan hingga perubahan nomenklatur dari Komisi Yudisial menjadi Mahkamah Yudisial atau Dewan Yudisial, akan dibahas lebih lanjut dalam Badan Pengkajian MPR RI serta Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Sehingga bisa didapat kajian dan pendalaman yang utuh.

"MPR RI akan memanfaatkan waktu tiga tahun pertama ini sebagai golden time dalam merespon berbagai masukan dan aspirasi publik mengenai rencana perubahan terbatas UUD NRI 1945. Kita tak ingin terburu-buru, namun juga tak ingin terlalu lama dalam mengambil keputusan. Yang terpenting kajian dan pendalamannya sudah menyesuaikan aspirasi rakyat," pungkasnya.


Simak Video "Usut Kasus Iuran Hakim, Jubir KY Diperiksa Polisi"

[Gambas:Video 20detik] (mul/ega)