Ketua MPR Dukung Perkuat KY Lewat Amandemen UUD 1945

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 16:42 WIB
Ketua MPR bertemu Ketua KY (Zaki/detikcom)
Ketua MPR bertemu Ketua KY (Zaki/detikcom)
Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu dengan para komisioner Komisi Yudisial (KY) untuk meminta masukan ihwal wacana amandemen UUD 1945. Bamsoet mendukung agar amandemen UUD memberikan penguatan terhadap KY.

"Usulan KY agar dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945 yang menjadi rencana kerja MPR juga turut memperkuat peran KY, patut dielaborasi lebih jauh sehingga dalam penegakan etika hakim sebagai penjaga keadilan, tak hanya sebatas rekomendasi saja, melainkan juga bisa lebih tajam," ujar Bamsoet seusai pertemuan di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/19).


Dalam pertemuan tersebut, komisioner KY yang hadir adalah Jaja Ahmad Jayus selaku ketua, Wakil Ketua Maradaman Harahap, serta para anggota KY, seperti Aidul Fitriciada Azhari, Sukma Violetta, Joko Sasmito, Sumartoyo, dan Farid Wajdi. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat turut mendampingi Bamsoet.

Bamsoet menilai penguatan kelembagaan KY perlu dilakukan demi menjaga integritas hakim. Politikus Partai Golkar itu mendukung agar rekomendasi KY bersifat mengikat.

"Itu sangat penting dan utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Rekomendasi KY ke depan harus bersifat final dan harus dilaksanakan," terang Bamsoet.

Bamsoet menegaskan bahwa MPR tidak akan terburu-buru mengamandemen UUD 1945. MPR ingin amandemen UUD dilakukan secara matang.

"MPR akan memanfaatkan waktu tiga tahun pertama ini sebagai golden time dalam merespons berbagai masukan dan aspirasi publik mengenai rencana perubahan terbatas UUD NRI 1945. Kita tak ingin terburu-buru, namun juga tak ingin terlalu lama dalam mengambil keputusan. Yang terpenting kajian dan pendalamannya sudah menyesuaikan aspirasi rakyat," papar Bamsoet.

Dalam UUD 1945, penjelasan tentang KY tertuang dalam Pasal 24 B. Pasal 24 B ayat 1 berbunyi, 'KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim'.


Diberitakan sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 melebar hingga menyentuh jabatan presiden. Bamsoet sendiri menekankan bahwa belum ada pembahasan soal jabatan presiden yang bisa dipilih hingga tiga periode.

"Sampai detik ini kita belum pernah membahasnya. Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali, sampai detik ini kita belum pernah membahasnya, baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11). (zak/asp)