.webp)
PA 212 sendiri sejak awal mengaku sudah mengantongi izin untuk menggelar acara pada 2 Desember 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, disebut PA 212, telah memberikan restu.
"Perlu kita tambahkan bahwa Alhamdulillah proses dalam rangka mematangkan acara Reuni 212 nanti pertama tentang perizinan alhamdulillah pertama perlu kita informasikan Insyaallah semua berjalan dengan baik dan lancar karena rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta sudah kita dapatkan," kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, di Sekretariat DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait klaim PA 212 tersebut, Anies membenarkan telah memberikan lampu hijau dalam penyelenggaraan Reuni 212. Anies sendiri mengaku ada dua acara yang meminta izin, yang pertama terkait aksi Papua pada 1 Desember 2019.
"Jadi pada hari Selasa atau Rabu kemarin Forkompimda melakukan musyawarah, terkait dengan adanya rencana kegiatan 1 Desember dan 2 Desember. 1 Desember terkait Papua, 2 Desember terkait dengan Maulid Akbar," ujar Anies di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Simak Video "Reuni 212 Digelar 2 Desember 2019, Diawali Salat Tahajud di Monas"
Pihaknya memastikan, Anies sudah membicarakan izin penggunaan Monas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Dari koordinasi tersebut, Anies memberikan izin untuk acara Maulid Nabi.
"Kemudian kesimpulannya memang diberikan izin. Kalau nggak salah itu pertemuan (Forkompimda) hari Selasa, jadi Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati kemudian Kabinda rapat di situ yang kemudian menggariskan," kata Anies.
 Foto: Reuni 212 Tahun 2017 (Dok. detikcom) |
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md tidak masalah digelarnya Reuni 212. Mahfud menyebut tidak ada pengamanan khusus dalam mengamankan Reuni 212 tersebut.
"Ya ndak apa-apa (reuni 212). Ndak perlu (pengamanan khusus)," ujar Mahfud Md di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Mahfud menyebut Polri dan TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pengamanan kerumunan massa. Menurutnya aparat keamanan memiliki kemampuan yang bagus dalam mengawal reuni yang akan berlangsung tanggal 2 Desember itu.
"Artinya sudah ada SOP-nya. Kan aparat kita udah bagus kok," lanjutnya.
Berbeda dengan Mahfud, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku berharap tidak ada lagi gerakan-gerakan serupa. Dia mengatakan masyarakat ingin kedamaian dan bekerja dengan tenang.
"Harapan kita sudah lah jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kita sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang. Saya pikir itu ya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Moeldoko berharap acara berjalan dengan baik. Eks Panglima TNI ini juga berbicara supaya warga tidak terganggu.
"Imbauannya saya pikir semuanya berjalan baik saja lah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, nggak terhambat oleh rintangan mau ke mana saja, nggak ada hambatan psikologi, nggak ada hambatan fisik dan lain seterusnya," ujar Moeldoko.
Halaman 2 dari 3
