.webp)
Mundur ke belakang, Merdeka Walk berdiri pada 2005 seizin Wali Kota Medan Abdillah. Lapangan Merdeka memiliki luas 4,8 hektare. Namun, seiring dengan berdirinya Medan Walk, luas tanah terus-menerus berkurang.
Edy mengatakan Lapangan Merdeka akan ditata oleh Pemprov Sumut. Penataan itu merupakan bagian dari pengembangan program Mebidangro, termasuk penataan transportasi dan pembangunan berbagai sarana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dorongan untuk penataan Lapangan Merdeka sudah beberapa kali disampaikan. Edy ingin Lapangan Merdeka kembali sebagai alun-alun kota yang bisa dimanfaatkan warga menjadi ruang terbuka hijau dan penuh interaksi masyarakat.
Setuju dengan pendapat Gubernur Edy, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala menyatakan Lapangan Merdeka sepatutnya dijadikan kawasan hijau di inti kota.
Jika disepakati untuk pindah, Sagala mengatakan Pemerintah Kota Medan bisa mencarikan tempat alternatif yang tidak kalah strategis. Salah satu alternatif wilayahnya antara lain di kawasan Jalan Hindu atau di kawasan Capital sampai sudut Delipark Podomoro Jalan Putri Hijau.
"Sebaiknya dijadikan sebagai alun-alun yang asri dan tempat berwisata warga kota," kata Sagala.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi NasDem Habib Sinuraya menyatakan hal senada. Namun dia mengingatkan pentingnya dilakukan kajian dan penelitian terlebih dahulu dan dibuat grand design-nya.
Lantas, apa kata warga?
Pembongkaran Merdeka Walk mendapat sambutan positif dari warga Kota Medan. Salah satunya Anisa, yang meminta Pemprov Sumut segera melakukan penataan.
"Kita sepakat dengan langkah Pak Gubernur. Supaya lebih bagus dan lebih luas lagi. Tentunya bisa lebih sejuk lagi," kata Anisa saat ditemui detikcom di Lapangan Merdeka, Kamis (21/11).
Ade Irma dan Gunawan, warga Medan lainnya, juga mendukung jika Lapangan Merdeka dikembalikan ke fungsi awalnya. Menurut Gunawan, dulunya Lapangan Merdeka menjadi tempat favorit bagi warga Kota Medan.
Sebab, menurut mereka, banyak lanskap kota yang bisa disaksikan selain bangunan-bangunan tempat berjualan.
"Saya setuju. Kalau bisa dibalikkan kembali, dulu waktu saya kecil ini menjadi tempat favorit untuk olahraga. Namanya lapangan ya harus jadi lapangan bukan tempat bisnis. Yang duduk di tempat itu kebanyakan kalangan menengah ke atas. Nah, kalau kami yang menengah ke bawah hanya bisa lihat-lihat saja," sebut Gunawan.
Untuk merealisasi permintaan Gubernur Edy, pihak Pemko Medan akan melakukan koordinasi terlebih dulu. Sebab, Pemko tidak bisa langsung mengambil tindakan atas permintaan Gubernur. Alasannya, ada kontrak yang mengikat terkait kawasan Merdeka Walk.
"Itu masih ada kontrak, masih berjalan kontraknya," kata pejabat Humas Pemko Medan Arrahman Pane saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/11).
Kontrak kerja sama Pemko Medan dengan pengelola Merdeka Walk, menurutnya, berlangsung hingga 2031. Karena itu, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumut.
"Menunggu soal koordinasi dan penataannya gimana," pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
