Pembahasan APBD 2020 Molor, DPRD DKI Minta Perpanjangan Waktu ke Kemendagri

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 21 Nov 2019 19:56 WIB
M Taufik (Dwi Andayani/detikcom)
M Taufik (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - DPRD DKI Jakarta memperkirakan pembahasan APBD 2020 molor dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD DKI sudah mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu kepada Kemendagri.

"KUA-PPAS (waktunya) cukup (sampai 30 November), yang penting KUA-PPAS DKI itu hampir satuan tiga. Maksudnya satuan tiga itu membangun renovasi sekolah, (rencana anggarannya) detail. APBD ya sebelum akhir Desember. Pertengahan Desember selesai," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (21/11/2019).



Taufik yakin Kemendagri akan mengabulkan permohonan perpanjangan waktu. Keyakinan itu didasari pertimbangan Kemendagri memiliki waktu untuk mengevaluasi Raperda APBD 2020 yang sudah disahkan DPRD DKI Jakarta.

"Begini, kita sudah minta waktu. (Tanggal) 30 November dalam pandangan saya, pemerintah menetapkan 30 November, kenapa Kemendagri menetapkan 30 November, karena supaya Kemendagri punya waktu minimal 15 Desember melakukan evaluasi seluruh Indonesia. jadi perlu ada waktu, karena hasil dari Kemendagri itu dikembalikan ke DPRD, DPRD akan memparipurnakan," ucap M Taufik.





Sampai saat ini, belum ada jawaban dari Kemendagri. Bagi Taufik, pada tahun-tahun sebelumnya, APBD DKI Jakarta disahkan pada Desember.

"Insyaallah pasti (disetujui), dulu juga bisa begitu kita kan sampai tanggal 15 (Desember)," ucap Taufik

Ada beberapa alasan yang membuat pembahasan molor. Salah satunya pembahasan rencana anggaran baru dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019/2024 pada akhir Oktober.

"KUA-PPAS diserahkan pada bulan Juni. Berbarengan dengan munculnya APBD Perubahan. Kami sepakat untuk bahas dulu APBD Perubahan supaya nyambung nih. Kan perubahan ujungnya adalah awal dari APBD berikutnya," kata Taufik.

"Kedua, kami sepakat, anggota DPRD yang lama bahwa APBD 2020 biar anggota DPRD yang baru. Kami bisa saja. Tapi pasti wartawan curiga masak sudah mau selesai (masa jabatan) bahas-bahas APBD. Makanya diserahkan kepada yang baru. Karena situasi ekonomi ada penurunan. Tadi dari perimbangan nggak masuk," kata Taufik. (aik/knv)