Cerita Koster Habiskan Dana Rp 3 M untuk Saksi Saat Pilgub Bali

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster. (dok Humas Pemprov Bali)

Denpasar - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pilkada langsung sarat potensi konflik dan biaya politik tinggi. Gubernur Bali Wayan Koster pun mengamini ada biaya yang dikeluarkan meski dinilainya tak terlalu mahal.

"Tergantung juga, kalau saya nggak mahal. Ada (biaya) untuk saksi kan, tapi gotong royong kalau di PDIP kan gotong royong, kalau partai nggak ada gotong royong kan susah," kata Koster usai jumpa pers di Jaya Sabha, Denpasar, Bali, Kamis (21/11/2019).

Hal itu disampaikan Koster saat ditanya pengalamannya mengikuti pilkada langsung. Koster mengaku ongkos terbesar dikeluarkan untuk membiayai saksi-saksi di TPS.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktu saksi aja saya habis Rp 3 miliar," jawabnya.

Koster juga menceritakan PDIP memiliki kebiasaan gotong royong saat pilkada berlangsung. Masing-masing kader diminta ikut iuran untuk mencukupi kebutuhan pilkada.

"Kayak kemarin itu diwajibin, ada yang Rp 20-50 juta tergantung. DPR RI gedean, DPRD Provinsi gedean, kecilan kabupaten/kota," bebernya.

Tonton juga Maju ke Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Incar Dukungan PKB-PAN-PPP :

[Gambas:Video 20detik]

Koster mengaku tak mengeluarkan biaya untuk cetak baliho atau pamflet karena swadaya dari para relawan maupun kader partainya. Ketua DPD PDIP Bali itu pun menyebut rekam jejaknya menjadi anggota dewan di Senayan juga membantu kariernya menjadi gubernur di Pulau Dewata.

"Ya kan mulainya juga tidak dari nol, 3 periode di DPR, guru juga saya urusi dengan baik, dengan UU Guru sehingga sejahtera sehingga dapat tunjangan profesi kan saya yang berjuang. Kemudian guru bantu saya angkat jadi CPNS sampai tenaga kontrak jadi CPNS, saya yang berjuang di kementerian, di DPR," terangnya.

"Kemudian dengan program yang ada di kementerian berapa pura dan wantilan saya programkan, bikin programnya secara nasional. Sehingga ada porsi yang dibawa ke Bali jadi tidak dalam bentuk pragmatis ada program yang bisa diberikan ke masyarakat, kalau boleh dihitung di Bali itu ada 300 wantilan yang saya bikin, pura itu banyak sekali," sambung Koster.

Dia juga mengamini ada plus-minus pilkada langsung. Salah satu kekurangannya yakni memberi ruang bagi sosok yang berduit untuk maju.

"Ada, jadi potensinya orang banyak duit yang tidak mengakar di masyarakat. Ini yang merusak," jawab Koster.

Meski begitu, dia tak mau banyak berkomentar soal wacana evaluasi pilkada langsung yang digaungkan Mendagri Tito. "Saya serahkan ke pak menteri dan DPR untuk membahas (soal pilkada)," ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan soal keinginannya untuk mengevaluasi pilkada langsung. Tito menyebut adanya potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Itu belum termasuk politik biaya tinggi untuk calon kepala daerah. Ini dari empirik saja, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau nggak punya Rp 30 M, nggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan nggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).