Muncul Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Khofifah Tunggu Keputusan Jokowi

Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku bakal menunggu keputusan Mendagri Tito Karnavian hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib pilkada langsung. Khofifah mengatakan dia selalu menyampaikan bahwa Jatim adalah wilayah yang kondusif saat pilkada.

"Jadi kita selalu mengkomunikasikan bagaimana Jawa Timur kondusif. Kita akan menunggu bagaimana arahan dan keputusan final dari Mendagri dan terutama adalah secara keseluruhan dari Pak Presiden," kata Khofifah kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Khofifah mengatakan akan ada pilkada di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pihaknya memastikan situasi kondusif jelang Pilkada tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi prinsipnya adalah apakah akan dilakukan secara langsung, serentak, atau bagaimana, kami akan menunggu arahan. Tapi kami akan melakukan persiapan, kesiapsiagaannya cukup," ungkap Khofifah.

Dia juga berencana bertemu dengan Tito untuk membicarakan beberapa hal, termasuk persiapan Pilkada 2020 pada Jumat (22/11) besok. Khofifah ingin memastikan wilayahnya rukun dan aman.

"Kesiapsiagaan kita bagaimana suasana Pilkada nanti semua berjalan demokratis kondusif. Pokoknya Jawa Timur guyub rukun," tutur Khofifah.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.

"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ucap Tito.

Halaman 1 2

Selanjutnya