Ditanya TNI Terpapar Radikalisme, BNPT: Kami Tak Dapat Data, Hanya Informasi

Ditanya TNI Terpapar Radikalisme, BNPT: Kami Tak Dapat Data, Hanya Informasi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 21 Nov 2019 12:40 WIB
Komisi III Rapat Bersama BNPT. (Foto: Azizah/detikcom)
Jakarta - Kepala BNPT Suhardi Alus ditanya soal anggota TNI yang terpapar radikalisme. Hal itu sempat disampaikan oleh eks Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Pertanyaan itu terlontar dalam rapat kerja BNPT dan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Adalah anggota Komisi III F-PAN Sarifuddin Sudding yang bertanya soal pemetaan terorisme di kalangan ASN, lingkungan kampus, dan TNI.

"Dalam kaitan menyangkut pemetaan wilayah dan pemetaan terhadap kampus, ASN, dan sebagainya. Dalam kaitan terhadap statement yang sempat dilontarkan oleh Pak Ryamizard Ryacudu bahwa ada tiga persen anggota TNI kita terpapar radikalisme, terorisme, bagaimana pandangan saudara terkait itu?" tanya Sudding.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Menjawab pertanyaan itu, Suhardi mengatakan, pihaknya tak punya data seperti yang disampaikan Ryamizard. Suhardi menuturkan, ketika itu dirinya langsung dihubungi oleh eks Menko Polhukam Wiranto.

"Mohon izin, Bapak, kami sampaikan di forum ini. Begitu ada statement itu kami ditelepon oleh Pak Wiranto langsung, 'Hardi, dari mana data itu?'. (Dijawab) 'Saya juga nggak tahu, Pak, Bapak bisa tanya sama Pak Menhan karena kami tidak punya data itu'. Bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah itu," jawab Suhardi.

Menurut Suhardi, pihaknya tidak memiliki data terkait radikalisme yang dimaksud Ryamizard, namun hanya mendapatkan informasi. Hal serupa juga disampaikan Suhardi untuk kasus ASN dan perguruan tinggi yang terpapar radikalisme.



"Jadi data tidak pernah kami dapatkan tapi kami mendapatkan informasi-informasi. Dan sebagai masukan juga, ASN juga demikian, kita banyak kita petakan. Kita kerjasama sama Kemen PAN-RB. Tapi yang kita sampaikan bagaimana kita mereduksinya. Sama seperti dengan perguruan tinggi, kami tidak pernah merilis jumlah perguruan tinggi (yang terpapar radikalisme) sekian," jelas Suhardi.



Menurut Suhardi, pihaknya tak ingin merilis data yang terpapar radikalisme karena khawatir menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, yang terpenting adalah mereduksi paham-paham radikalisme di lembaga-lembaga perguruan tinggi maupun ASN.

"Semua ada pak, tapi bisa berbeda-beda. Kita juga gini, kalau kita rilis, apalagi itu pendidikan-pendidikan terbaik di negeri ini, terus mau kemana anak-anak kita pak? Mau ke mana masa depan Indonesia? Tugas kami lah untuk mereduksi itu, menghilangkan itu. Kami tidak akan merilis seperti itu, dan kami tidak ingin seperti itu. Ini kami coba untuk akselerasi," imbuhnya.

Sudding lalu kembali bertanya soal kepastian data TNI yang terpapar radikalisme.



"Jadi statement itu tidak akurat? Tidak ada data sama sekali?" tanya Sudding.

"Tidak Pak, mungkin Bapak bisa tanya sama Mabes TNI atau itu Pak," tegasnya.

Sebelumnya, eks Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebut ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Ryamizard menyebut sikap mereka sudah tidak berpegang lagi pada nilai-nilai Pancasila.

"Kurang lebih 3 (persen). Bukan dia itu tidak mau, tapi sudah agak meluntur gitu ya. Karena sikap-sikapnya tidak Pancasila lagi," jelasnya kepada wartawan di TMP Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (30/7).

Halaman 2 dari 2
(azr/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads