Mereka yang Tolak dan Dukung Pilkada Lewat DPRD

Namun demikian, opsi pilkada melalui DPRD bukan tanpa dukungan. Ada dua pihak yang terang-terangan mendukung opsi tersebut. Dua pihak dimaksud yakni PPP dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

PPP menilai ongkos politik yang tinggi menjadi pembenaran untuk menggelar pilkada melalui DPRD. Menurut PPP, pilkada melalui DPRD juga lebih mudah untuk diawasi.

"Kalau itu tidak bisa ditekan semuanya, ya ongkos politik masih akan tinggi. Maka opsi mengembalikan kepada DPRD itu menjadi mendapatkan pembenaran," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

"Mengawasi 45 orang (anggota DPRD) lebih mudah daripada mengawasi 600 ribu orang (pemilih pilkada langsung di daerah). (Sebanyak) 45 orang tinggal diawasi selama proses pendaftaran sampai dia pemilihan, ditongkrongin aja. Tempatkan dua aparat hukum mengawal dia selama 24 jam. Lebih murah daripada harus mengawal 600 ribu orang. Capek itu," jelasnya.

Achmad Baidowi (Foto: Lamhot Aritonang)

Sementara Rudy menganggap pilkada tidak langsung dapat mencegah tindakan korupsi kepala daerah. Namun Rudy mengatakan peluang korupsi memang masih ada walaupun dilakukan Pilkada tidak langsung. Untuk itu dia mengusulkan agar kepala daerah pilihan DPRD yang korupsi dihukum mati.

"Nyatanya sekarang banyak kepala daerah yang dipenjara karena korupsi. Tapi kalau pilihan dari DPRD masih ada yang korupsi, jangan dihukum penjara tapi hukum mati biar kapok," kata Rudy, Rabu (20/11).

Baca juga: Raker Bareng KPU, Anggota Komisi II: Jangan Ada Pikiran Pilkada Balik ke DPRD

(zak/isa)