Round-Up

Kapolri Ditagih Kasus Novel hingga Program Antiperut Buncit

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 22:01 WIB
Rapat Pertama Kapolri Jenderal Idham Azis dengan DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Rapat Pertama Kapolri Jenderal Idham Azis dengan DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis menerima sejumlah catatan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Jenderal Idham ditagih soal penyelesaian kasus teror air keras Novel Baswedan hingga program antiperut buncit.

Rapat itu digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019) pagi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III Herman Herry dan dimulai pukul 10.15 WIB hingga sore hari.

Rapat diawali saling memperkenalkan peserta rapat dari pihak Polri maupun Komisi III. Dalam rapat juga dibahas isu-isu yang menjadi atensi publik, seperti kasus teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan.

"Pengungkapan kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang terjadi pada 13 November 2019 selain mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri dalam 8 hari pascaperistiwa tersebut, Polri juga berhasil menangkap 74 orang tersangka jaringan teror di 10 wilayah, yaitu Sumut 30 orang, Jabar 11 orang, Jateng 11 orang, Pekanbaru 5 orang, Banten 5 orang, Kaltim 4 orang, DKI Jakarta 3 orang, Aceh 2 orang, Jatim 2 orang, Sulsel 1 orang. Serta anak-anak Densus masih terus bergerak," papar Idham mengawali paparannya.

Idham menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, pelaku penyerangan terhadap Wiranto dan pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kedua pelaku terpapar paham terorisme dari media sosial.



Setelah itu, Idham melaporkan perkembangan kasus penyiraman air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan. Idham menekankan Polri telah bekerja keras dan berjanji akan terus mencari pelakunya.

"Dalam kasus penyiraman air keras terhadap korban Saudara Novel Baswedan, Polri telah bekerja secara maksimal, melakukan langkah-langkah penyidikan dengan berkoordinasi dengan pihak eksternal, seperti KPK, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, para pakar nasional, bahkan dengan kepolisian Australia, AFP," kata Idham.

Idham kemudian menuturkan penyidik sudah memeriksa 73 saksi, bersama kepolisian Australia memeriksa rekaman CCTV di 38 titik sekitar TKP, daftar tamu hotel serta penghuni kontrakan dan kamar kos di sekitar TKP. Kemudian Idham mengaku telah memeriksa 114 toko kimia di radius 100 km dari TKP, rekonstruksi wajah yang diduga pelaku, dan mengamankan 3 saksi yang dicurigai meski akhirnya tak terbukti.

"Mempublikasikan sketsa wajah dan mencari orang yang dicurigai sebagai pelaku, membuka media hotline 24 jam dengan nomor 0813398844474 dan menindaklanjuti setiap info yang masuk. Membentuk tim pengawas internal untuk melaksanakan audit terhadap proses penyidikan, berkoordinasi dan membuka ruang komunikasi dengan pihak eksternal, yaitu KPK, Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman," lanjut dia.


Penjelasan Idham tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman. Benny pun menduga Idham sebenarnya sudah tahu pelaku penganiayaan tersebut.

"Saya tahu pasti Pak Kapolri tahulah siapa pelakunya, tinggal ada kemauan atau tidak untuk ya menangkapnya," ujar Benny.



Di tengah rapat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan agar Kapolri mengeluarkan soal seragam dimasukkan hingga polisi berperut buncit menguruskan badan. Dia meminta imbauan tak hanya dikeluarkan Polri terkait gaya hidup mewah.

"Pertama, saya itu tak terlalu sreg, Pak, polisi ini bajunya dikeluarin. Kalau bisa, seperti dulu lagi, dimasukin bajunya. Dari zaman Mas Tito baju dikeluarin, tapi kalau saya lihat polisi lebih sreg baju dimasukin lagi, lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat," ucap Trimedya.

"Jadi kami usulkan Pak Sigit (Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit) ini ke daerah juga ngecek, bila perlu Kapolri-nya badannya seperti ini, lihat kapolda-kapolda, kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin. Jangan cuma soal kemewahan," lanjut Trimedya.


Hal itu membuat Idham senyum-senyum. Dalam kegiatan ini, Idham didampingi Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmonto hingga Kabarhakam Irjen Firli dan Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal. Kemudian juga Kapolda Metro Jaya Irjen Eddy Gatot, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir, Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri, Kapolda Riau Irjen Agung Setya, hingga Kapolda Jateng Rycko Amelza Dahniel.

Trimedya kembali bersuara mengenai keluhan kepala daerah terkait 'jatah' untuk Kapolres hingga Kapolda. Idham pun berjanji akan mencopot oknum Polri tersebut jika terbukti bersalah. Trimedya menuturkan ada 187 kepala daerah gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya di PDIP dan rerata para pimpinan daerah mengaku terbebani oleh masalah ini.

"Kepada pada Kasatwil saya, yang bermain-main dengan pemda yang bermain-main minta proyek ini memang bukan rahasia umum, Pak. Saya pernah dinas di luar wilayah, dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi," jawab Idham.



Rapat berlanjut hingga membahas kejadian terkini di internal Polri, yaitu Kapolres Kampar AKBP Asep Darmawan dicopot lantaran ngobrol dan tidak mendengarkan dengan baik arahan Idham saat apel kasatwil di Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Idham mengungkap kesalahan sang kapolres tak hanya ngobrol, tapi juga telat tiba di lokasi apel.

"Masalah Kapolres Kampar itu tidak hanya masalah ketika dia terlambat apel, tapi di situ juga terselip masalah etika, sebagai kapolres, sebagai kasatwil, dia adalah teladan dan harus ditindak. Dan itu bagi saya satu keteladanan lebih baik, daripada 1.000 nasihat," tegas Idham.

Idham ingin menggambarkan ketegasannya kepada para kasatwil agar para kasatwil dapat meneruskan ke anggota-anggotanya sehingga muncul sebuah keteladanan yang berjenjang dari level bawah hingga pucuk pimpinan dalam beretika dan bersikap disiplin.

Giliran anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy, menyinggung soal ramainya isu penistaan agama baru-baru ini. Tanpa menyebut nama, dia mengutarakan kekhawatiran adanya perbedaan perlakuan hukum antar-sesama warga negara.

"Akhir-akhir ini kembali disibukkan dengan isu penistaan agama. Saya sebagai anggota Komisi III saya kerap panas kalau ditanya konstituen Pak, Bapak (Kapolri) bisa tanya Pak Yazid (Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani) bagaimana perasaannya di Kalsel kalau begitu ditanya tentang penghinaan Rasulullah itu," kata Aboe Bakar.


Aboe Bakar menjelaskan seringnya dengan adanya ketimpangan dalam penanganan kasus penistaan agama. Padahal, kata dia, untuk kasus penghinaan presiden, polisi langsung bergerak cepat.

"Sementara kalau kita menghina presiden aja udah diciduk, Pak, ciduk udah nggak ada urusan ngehina presiden itu, tapi ngehina Rasulullah kok diem gitu, Pak. Buat kami, warga Kalsel, jika ada yang menghina Nabi, Pak, wah marah kita, Pak, pasti," ujarnya.

"Tentunya akhir-akhir ini publik menghubungkan dengan kasus puisi konde beberapa waktu yang lalu juga SP3 gitu. Hal ini semakin menguatkan terhadap orang-orang yang untouchable, tidak bisa tersentuh, Pak. Nah ini saya pikir harus jadi perhatian," sambung Aboe Bakar.

Aboe Bakar juga menyampaikan keberatan ke Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto. Menurut Aboe Bakar, mengaitkan latihan berkuda dan memanah dengan teroris sangat berlebihan.

"Saya sarankan, Pak Kapolda (Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto) jangan berlebihan. Kalau cuma gara-gara latihan memanah dan berkuda, jangan gara-gara latihan, semua orang itu sebut teroris. Itu kasihan orang yang mau latihan olahraga," ujar Aboe Bakar. (aud/jbr)