Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan Dalam Pembahasan Raperda 2020

Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat bersama lembaga atau organisasi masyarakat untuk membahas usulan rencana peraturan daerah (Raperda) tahun 2020. Sejumlah lembaga masyarakat menyoroti aturan kawasan tanpa rokok.

Salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyinggung perda kawasan tanpa rokok yang sudah beberapa kali masuk program pembentukkan peraturan daerah (Propemperda) namun tak kunjung disahkan.

"Saya menyoroti terkait tentang Raperda kawasan tanpa rokok (KTR) , setiap tahun kami mengadvokasi raperda KTR ini mulai dari tahun 2010 kami advokasi supaya di Jakarta mempunyai perda sendiri, karena perda KTR ini masih tercantum dalam perda terkait pencemaran udara," ujar peneliti YLKI Eva Rosita, dalm rapat dengan pendapat bersama Bapemperda, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eva meminta raperda KTR kembali menjadi prioritas dalam propemperda tahun 2020 mengingat angka perokok saat ini meningkat, terutama yang masih usia anak.

"Pembahasan di tahun 2015 itu sudah hampir selesai, terkait dengan raperda KTR ini dan saya ingin mengusulkan raperda ini masuk kembali propemperda dan disahkan," katanya.

"Jadi tidak lama-lama, karena memang ini sudah panjang, dan bisa dilihat hasil survey tahun 2018 yang dikeluarkan di Kemenkes, perokok anak di Indonesia naik, muai dari tahun 2013 naik 7,2 persen, tahun 2016 naik 8,8 persen, dan tahun 2018 ini angka perokok anak usia 10-18 tahun ini naik menjadi 9,1 persen," lanjut Eva.

Sementara Komnas Pengendali Tembakau juga mendorong adanya perda Kawasan Tanpa Rokok. Dia membandingkan DKI dengan Kabupaten lain yang disebut sudah memiliki aturan KTR.

"Dengan adanya aturan KTR, ini insyaAllah kita punya generasi khususnya di DKI, apalagi DKI sebagai contoh dan sebagai sumber dari seluruh pemda Seharusnya DKI Jakarta harusnya bisa lebih peduli bahkan kita kita didahului oleh kabupaten Bekasi, Depok sudah, bahkan Bogor sudah," katanya.

Wakil Ketua Bapemperda Dedi Supriadi mengatakan akan mempertimbangkan usulan KTR untuk masuk sebagai prioritas dalam Propemperda 2020. Sebab, dia mengaku perda ini cukup penting bagi masyarakat.

"Banyak sekali masukan dari masyarakat yang memang masalah yang bersentuhan dengan masyarakat dan juga budaya lokal seperti tentang propemperda tentang kawasan tanpa rokok, itu merupakan hal yang sudah dirasakan pentingnya oleh masyarakat dan ini sudah diajukan berkali-kali. Mudah-mudahan pada 2020 diselesaikan," katanya.