2019/11/19 19:33:34 WIB
APBD Banten Disahkan, Ada Dana Rp 30 Juta Per Ponpes untuk 3.000 Pesantren
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi uang (Muhammad Ridho/detikcom)
Serang -
APBD Provinsi Banten 2020 senilai Rp 13,2 triliun disahkan. APBD tersebut disahkan setelah melewati pembahasan bersama DPRD dengan Pemprov Banten.
"Hari ini sudah disepakati antara pemerintah dan DPRD terkait pengesahan APBD 2020. dari sekian tahapan ini tahapan yang sudah maju, masih ada tahapan yaitu evaluasi dari Kemendagri," kata Ketua DPRD Banten Andra Soni.
Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Selasa (19/11/2019). Dalam postur APBD 2020, pendapatan asli daerah dari pajak, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah sampai pendapatan yang sah bernilai Rp 8,1 triliun. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 4,4 triliun.
Dalam APBD 2020 juga porsi belanja tidak langsung lebih besar dibanding belanja langsung untuk kepentingan belanja modal, jasa, termasuk untuk infrastruktur. Belanja tidak langsung untuk 2020 senilai Rp 8,3 triliun.
Dari jumlah itu, belanja pegawai sampai Rp 2,5 triliun dan hibah bansos sampai Rp 2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp 2,8 triliun.
"Hari ini sudah disepakati antara pemerintah dan DPRD terkait pengesahan APBD 2020. dari sekian tahapan ini tahapan yang sudah maju, masih ada tahapan yaitu evaluasi dari Kemendagri," kata Ketua DPRD Banten Andra Soni.
Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Selasa (19/11/2019). Dalam postur APBD 2020, pendapatan asli daerah dari pajak, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah sampai pendapatan yang sah bernilai Rp 8,1 triliun. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 4,4 triliun.
Dalam APBD 2020 juga porsi belanja tidak langsung lebih besar dibanding belanja langsung untuk kepentingan belanja modal, jasa, termasuk untuk infrastruktur. Belanja tidak langsung untuk 2020 senilai Rp 8,3 triliun.
Dari jumlah itu, belanja pegawai sampai Rp 2,5 triliun dan hibah bansos sampai Rp 2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp 2,8 triliun.
