PKS-Berkarya Bertemu Hasilkan 5 Kesepakatan: Kerja Sama Pilkada 2020

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 19 Nov 2019 19:30 WIB
PKS dan Partai Berkarya menggelar konferensi pers bersama usai pertemuan. (Zunita/detikcom)
PKS dan Partai Berkarya menggelar konferensi pers bersama usai pertemuan. (Zunita/detikcom)


Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso pun membeberkan akan ada kerja sama Pilkada dengan PKS di Pilkada Cilegon. Namun, hal itu masih dalam tahap pembicaraan awal.

"Di Pilkada mana, kami lagi himpun, di antaranya Cilegon, tapi habis itu kan kami menemukan yang lain juga. Di antaranya Cilegon, tapi habis itu ada beberapa zona yang bisa jadi tiba-tiba karena daerah itu kuat, kami mengajukan wali kota, misalnya di Cilegon," ungkapnya.



Dalam pertemuan itu, dihasilkan 5 Komitmen PKS dan Berkarya, yaitu:

1. Berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.

2. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.

3. Memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.

4. Membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional, khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka, di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya.

5. Membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan, menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan Pilkada yang jujur dan adil.
Halaman

(zap/dnu)