Berawal dari Puan Maharani yang prihatin atas peristiwa tersebut. Di sisi lain Puan yang kini duduk di kursi DPR-1 menilai peristiwa itu menjadi awalan bagi pemerintah mengkaji kembali program deradikalisasi.
"Tentu saja, deradikalisasi ini kemudian harus kita evaluasi, ya ini sudah masuk ke itu, ke individu-individu ini," kata Puan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
 Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom) |
Puan menjelaskan evaluasi program deradikalisasi harus komprehensif. Dia menyebut peranan masing-masing lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepolisian dan TNI harus jelas.
"Bagaimana peran dari apa namanya BNPT. Kemudian bagaimana peran Kepolisian, TNI. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya aparat hukum saja, tapi masyarakat ini, karena masuknya itu sudah ke wilayah umum," ucapnya.
Namun dari pemerintah--melalui Mahfud Md sebagai Menko Polhukam--tidak segendang sepenarian dengan Puan. Kenapa?
Tonton video Komisi Kebenaran, Cara Mahfud Bereskan Masalah HAM Masa Lalu:
