Kursus Pranikah Akan Diwajibkan, Komnas Perempuan Minta Kurikulum Kesetaraan

Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah yang nantinya akan diisi juga kursus pranikah antara suami dan istri. Wacana tersebut didukung Komnas Perempuan.

"Kalau melihat tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga, maka dikehendaki oleh Komnas Perempuan," kata Komisioner Perempuan Imam Nahe'i, kepada detikcom, Kamis (14/11/2019).

Meski demikian, Imam menyoroti kurikulum dalam kursus pranikah tersebut. Pihaknya ingin kurikulum mengajarkan keseatraan antara suami dan istri yang adil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Narasi yang didukung Komnas Perempuan adalah ketahanan keluarga itu penting. Dari ketahanan bangsa, tetapi isinya adalah dengan membangun sistem perkawinan yang setara, adil," jelas Imam.

Imam mengaku masih banyak kampanye terkait domestikasi perempuan yang akan menikah. Dia tidak setuju dengan kampanye tersebut.

"Sekarang ini kan ada perebutan narasi soal, ketahanan keluarga. Ada satu kelompok. yang membangun narasi ketahanan keluarga itu kalau perempuan didomestikasi, dirumahkan. Kemudian mengikuti hukum perkawinan lama lah. Mengurusi rumah, nah ini narasi untuk membangun ketahanan keluarga, itu Komnas Perempuan tidak mendukung narasi yang seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Muhadjir mengusulkan wacana kewajiban memiliki sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah. Muhadjir menjelaskan sertifikat menikah tersebut didapatkan setelah calon suami istri mengikuti pelatihan pranikah.

"Apa perlu sertifikat atau ndak itu kan soal teknis. Yang penting bahwa mereka harus ada semacam program pembelajaran pranikah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

"Pokoknya dia harus ikut pelatihan atau pendidikan atau kursus apa lah namanya pranikah," jelas dia.