Jakarta - DPRD DKI Jakarta yakin pembahasan APBD DKI Jakarta 2020 selesai tepat waktu pada 30 November 2019. Namun, jika belum selesai, DPRD akan meminta tambahan waktu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Terkejar lah. Ya bisa saja (minta tambahan waktu), memang dalam ketentuan sampai tanggal 30 November, tapi bisa lah kalau perlu tambahan waktu. Yang penting jangan sampai akhir tahun," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Bantah Anggaran Rehab Sekolah Dipotong demi Formula E

"Paling (minta tambahan) 15 hari ya. Kan begini, katakanlah kami selesai 10 Desember, kirim ke Kemdagri. Kemdagri kami minta didorong seminggu (untuk evaluasi), 17 balik ke kami, paripurna, selesai tanggal 20," imbuhnya.

Meski demikian, Taufik yakin Pemprov DKI tidak mendapat sanksi apabila pembahasan anggaran tidak tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), jika PBD telat disahkan, akan ada sanksi tak digaji selama enam bulan.

"Insyaallah nggak (kena sanksi) selama nggak melebihi Desember lah. Batas akhirnya paripurna terakhir setelah evaluasi itu mesti sebelum 30 Desember," kata M Taufik.