Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku pemerintah telah hampir rampung membahas omnibus law. Yasonna menyebut saat ini draf omnibus law telah rampung dan sedang dalam tahap dibicarakan oleh pejabat eselon I.

"Sekarang level eselon I dan eselon II sedang membahas, kemarin rapat menteri saya, kemudian rapat di bawah dengan Menko Perekonomian sudah selesai antarmenteri, kemudian di bawah ada ratas arahan Presiden sudah jelas, sekarang rapat eselon I," kata Yasonna di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Menkum Tepis FPI soal Rezim Langgar HAM Serius ke Habib Rizieq

Dia juga mengatakan naskah akademik maupun draf omnibus law juga telah siap. Dia menargetkan akan menyerahkan draf omnibus law sebelum tahun baru dan mulai dibahas pada Januari 2020.

"Naskah akademik sudah mau siap, nanti dimasukkan di prolegnas sebelum reses yang akan datang. Dia sudah masuk prolegnas, nanti draf RUU-nya akan kita serahkan ke DPR sebelum Januari," jelasnya.

"Dan kemudian kita harapkan setelah DPR masuk masa sidang bulan Januari kita akan mulai," tambahnya.

Baca juga: Rapat dengan Baleg, Mahfud Md Singgung Jaminan Omnibus Law Ada di DPR

Ketika ditanya undang-undang apa saja yang akan tercakup dalam omnibus law, Yasonna hanya mengatakan hanya akan ada 74 UU. Dia menyebut salah satunya terkait rencana tata ruang dan lingkungan hidup.

"Ada kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, ada banyak sekali perizinan. Pokoknya ada 74 perundangan-undangan itu kita sisir. Tidak semua dipangkas. (Misal) ada bagian tertentu, misalnya rencana tata ruang, lingkungan hidup dan lain-lain," ucapnya.


Simak juga video " Puan Maharani Minta Semua Pihak Antisipasi Aksi Terorisme" :

[Gambas:Video 20detik]

(zap/gbr)