"Reformasi (birokrasi) jangan kulitnya, tapi langsung ke jantungnya dalam waktu secepat-cepatnya. Oleh karena itu, saya menerjemahkan untuk reformasi tidak memangkas, tapi merampingkan birokrasi," kata Tjajo di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Tjahjo berujar merampingkan jumlah pejabat di dalam kementerian/lembaga tidak mudah, hal itu juga terjadi di daerah. Dia pun mengatakan akan berhati-hati dalam memindahkan para pejabat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo pun mengungkapkan sejumlah posisi yang membuat komposisi pejabat gemuk. Meski demikian, dia mengatakan perampingan itu tidak secara menyeluruh.
"Misalnya kepala kantor, kepala kelurahan, camat, departemen agama itu paling besar ada 3.000 satker-satker (satuan kerja) yang ada, belum lagi imigrasi, kalapas. Maka untuk merampingkan dalam rangka mempercepat proses layanan dan perizinan, kami akan coba hati-hati, tidak totalitas, mana yang harus jadi pejabat fungsional dan mana yang tidak," ucap Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo berbicara sejumlah instansi yang telah menjalankan reformasi birokrasi. Untuk reformasi birokrasi pemerintah daerah, Tjahjo mengatakan akan bekerja sama dengan Mendagri Tito Karnavian.
"Reformasi di kepolisian jalan, di Samsat SIM dan sebagainya, kejaksaan juga di tingkat kajari-kajari, di pengadilan juga, di TNI juga. Nah, di tingkat pemerintah daerah ini yang nanti saya dengan Pak Mendagri (Tito Karnavian), kita coba lihat mana-mana yang dalam tempo secepat-cepatnya bagaimana arahan Pak Presiden untuk memangkas birokrasi tadi supaya jangan kepanjangan," sebut dia.
Untuk memberikan contoh kepada instansi lainnya memulai perampingan pejabat. Tjahjo pun berujar akan memangkas pejabat eselon IV dan III di kementeriannya sendiri.
"Saya akan mencoba mencontohkan, bulan ini nanti, kementerian saya, MenPAN-RB, eselon III dan eselon IV akan saya pangkas duluan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh yang baik," imbuhnya. (rfs/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini