Ketua DPRD ke Wamen PUPR: Kalau Tak Mampu Urus Sungai-Jalan, Serahkan ke DKI

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 13 Nov 2019 17:06 WIB
Foto: Prasetio Edi mengkritik Kementerian PUPR saat Rakor di Sentul (Rolando-detikcom)
Foto: Prasetio Edi mengkritik Kementerian PUPR saat Rakor di Sentul (Rolando-detikcom)

John Wempi Wetipo kemudian menjawab keluhan Prasetio. Wempi mengatakan penangan banjir dan macet di Jakarta merupakan tanggung jawab bersama.

"Terkait mengurai kemacetan dan banjir jadi kalau di ibu kota negara, ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi. Karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke," ucap Wempi.

"Jadi harapan kita dengan sinergi berjalan ini juga supaya bisa komunikasi lebih intens antara DKI dengan Kemen PUPR untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini supaya bisa bersama-sama," tambahnya.

Mendengar hal tersebut, Prasetio menyela pernyataan Wempi. Prasetio tetap pada pendiriannya meminta penanganan banjir dan macet sepenuhnya diserahkan ke Pemprov DKI.

"Pak Wamen, ini sumbangan saran saya cuma satu, maaf ya potong sedikit, namanya Undang-Undang itu dibuat manusia Pak. Tapi pertanyaannya dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun sampai hari ini saya Ketua DPRD 2 periode ini Pak, tidak berubah itu Pak," sebutnya.



"Kalau memang pemerintah pusat tidak mampu atau serahkan saja ke pemerintah daerah, kami punya anggaran APBD sangat luar biasa besar. Lepaskan saja, ada 13 sungai sampai sekarang, contoh lihat di Jembatan Dukuh Atas kering kerontang, banjir di mana-mana, saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," imbuh Prasetio.

Wempi langsung memberikan jawaban ke Prasetio. Menteri PUPR Basuki, katanya, siap berdiskusi lebih lanjut soal penanganan banjir dan macet Jakarta dan bakal melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara Pak Basuki, itu dia siap 1x24 jam dan saat ini kita bisa diskusikan ini dan kita juga akan diskusi lebih lanjut dan kita akan laporkan ke Bapak Presiden juga untuk segera kita selesaikan," kata Wempi.
Halaman

(rfs/haf)