KPK Soroti Bansos di Papua, Mensos Akan Temui Mendagri

Mensos Juliari P Batubara (Farih Maulana Sidik/detikcom)

Jakarta - KPK menemukan sekitar 1,5 juta penerima bantuan sosial (bansos) di Papua tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk menindaklanjuti temuan KPK itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara segera menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Saya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan adanya political will," kata Juliari di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).

Dia menjelaskan, apa yang ditemukan KPK itu berasal dari program yang dipimpin Menteri Sosial pendahulunya. Namun demikian, dia mengakui masih ada 30 juta penduduk yang dipadankan NIK-nya. Bukan berarti ada 30 juta penduduk yang belum punya NIK, melainkan ada kemungkinan sejumlah penduduk memiliki NIK ganda atau ada yang mempunyai NIK kurang dari 16 digit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini adalah temuan yang sebelum saya di Kementerian Sosial," kata Juliari.

Dia hendak menemui Tito Karnavian untuk menyisir 30 juta data penduduk di pusat data terpadu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri bakal berperan.

"Agar benar-benar kita bisa sisir yang angka 30 juta di data terpadu kami, yang NIK-nya belum padan dengan Ditjen Dukcapil di Kemendagri, supaya nanti ujungnya adalah semua penerima Bansos apapun tentunya kita harapkan rakyat yang punya Nomor Induk Kependudukan," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyampaikan telah menemukan sekitar 1,5 juta penerima dana bansos di Papua tidak sesuai dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil Kemendagri. 1,5 Juta penduduk itu sama saja dengan 89% penerima bansos di Papua, total penerima bansos di Papua ada 1,69 juta.

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11) kemarin.