2019/11/13 12:41:16 WIB
KPK Soroti Bansos di Papua, Mensos Akan Temui Mendagri
Halaman 1 dari 2
Mensos Juliari P Batubara (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -
KPK menemukan sekitar 1,5 juta penerima bantuan sosial (bansos) di Papua tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk menindaklanjuti temuan KPK itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara segera menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Saya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan adanya political will," kata Juliari di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).
Dia menjelaskan, apa yang ditemukan KPK itu berasal dari program yang dipimpin Menteri Sosial pendahulunya. Namun demikian, dia mengakui masih ada 30 juta penduduk yang dipadankan NIK-nya. Bukan berarti ada 30 juta penduduk yang belum punya NIK, melainkan ada kemungkinan sejumlah penduduk memiliki NIK ganda atau ada yang mempunyai NIK kurang dari 16 digit.
"Ini adalah temuan yang sebelum saya di Kementerian Sosial," kata Juliari.
Dia hendak menemui Tito Karnavian untuk menyisir 30 juta data penduduk di pusat data terpadu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri bakal berperan.
"Agar benar-benar kita bisa sisir yang angka 30 juta di data terpadu kami, yang NIK-nya belum padan dengan Ditjen Dukcapil di Kemendagri, supaya nanti ujungnya adalah semua penerima Bansos apapun tentunya kita harapkan rakyat yang punya Nomor Induk Kependudukan," kata dia.
"Saya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan adanya political will," kata Juliari di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).
Dia menjelaskan, apa yang ditemukan KPK itu berasal dari program yang dipimpin Menteri Sosial pendahulunya. Namun demikian, dia mengakui masih ada 30 juta penduduk yang dipadankan NIK-nya. Bukan berarti ada 30 juta penduduk yang belum punya NIK, melainkan ada kemungkinan sejumlah penduduk memiliki NIK ganda atau ada yang mempunyai NIK kurang dari 16 digit.
Dia hendak menemui Tito Karnavian untuk menyisir 30 juta data penduduk di pusat data terpadu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri bakal berperan.
"Agar benar-benar kita bisa sisir yang angka 30 juta di data terpadu kami, yang NIK-nya belum padan dengan Ditjen Dukcapil di Kemendagri, supaya nanti ujungnya adalah semua penerima Bansos apapun tentunya kita harapkan rakyat yang punya Nomor Induk Kependudukan," kata dia.
