Jakarta - Komnas Perempuan meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan menjadikannya bagian dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Komnas Perempuan menilai korban-korban kekerasan seksual belum mendapatkan akses keadilan yang baik.

"Intinya adalah bahwa korban-korban kekerasan seksual itu belum mendapatkan akses keadilan dengan baik. Komnas Perempuan juga melihat bahwa akar kekerasan terhadap perempuan itu berbeda dengan akar kejahatan pencurian dan pembunuhan, misalnya. Tetapi ada akar berbeda yang menyebabkan kekerasan ini terus terjadi," kata Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2019).

Baca juga: Baleg DPR Diminta Prioritaskan RUU P-KS Dibandingkan RUU KUHP

Hal tersebut disampaikan Imam dalam rapat dengar pendapat umum bersama Baleg DPR yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka. Imam mengatakan perlu instrumen kebijakan yang bukan hanya menjawab kebutuhan korban, tetapi juga mengubah budaya hukum yang selama ini dijalankan.

"Tujuan pertama tentu saja penghukuman dan rehabilitasi terhadap pelaku dan juga korban. Kedua, pemenuhan akses korban, dan ketiga lebih penting adalah mengubah budaya masyarakat bagaimana akar-akar yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan itu bisa dihapuskan," jelas Imam.