Selasa 12 November 2019, 15:11 WIB
Istana: Jokowi Tegaskan Pilkada Tetap Langsung, Evaluasinya soal Teknis

FOKUS BERITA:
Nasib Pilkada Langsung
Jakarta -
Pemerintah berencana mengevaluasi pelaksanaan pilkada. Pihak Istana menegaskan bahwa mekanisme pilkada tetap lewat pemilihan langsung.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11/2019).
Adapun pilkada terdekat akan digelar pada 2020. Fadjroel mengatakan yang pemerintah evaluasi adalah teknis penyelenggaraan.
"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," katanya.
Evaluasi pilkada yang menjadi polemik adalah wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan usulan itu masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.
"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"
(dkp/imk)
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11/2019).
"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," katanya.
![]() |
Evaluasi pilkada yang menjadi polemik adalah wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan usulan itu masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.
"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"
(dkp/imk)